03 Desember 2017•Update: 04 Desember 2017
KOTA GAZA, Palestina
Kelompok Hamas Palestina meminta pemerintah Palestina pimpinan Fatah di Ramallah untuk mencabut sanksi atas Jalur Gaza atau mengundurkan diri.
Dalam sebuah pernyataan, Hamas mengatakan bahwa pemerintah telah sepenuhnya bertanggung jawab atas Jalur Gaza.
"Pemerintah malah terus memberlakukan sanksi yang tidak adil untuk rakyat kami, gagal meredakan konflik dan mencapai kesepakatan di Kairo," kata Hamas.
Hamas meminta pemerintah untuk sepenuhnya menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, termasuk mencabut sanksi, atau mengajukan pengunduran dirinya.
Hingga saat ini pemerintah yang berpusat di Ramallah belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait hal ini.
April lalu, Presiden Palestina Mahmoud Abbas mengambil sejumlah langkah untuk menekan Hamas agar menyerahkan kontrol atas Gaza.
Langkah yang dilakukan termasuk pemotongan gaji pegawai di Gaza hingga 30 persen, mengurangi pasokan listrik ke wilayah tersebut, dan memaksa sekitar 6.000 pegawai untuk pensiun.
Kemudian pada Oktober, Hamas dan Fatah -- dua gerakan politik terkemuka Palestina -- menandatangani kesepakatan rekonsiliasi di Kairo, yang bertujuan untuk meredakan konflik yang telah berlangsung selama satu dekade setelah Hamas mengambil alih Jalur Gaza dari Fatah pada 2007.
Meskipun sudah ada tanda-tanda memanasnya hubungan kedua faksi, pemerintah yang berpusat di Ramallah belum juga mencabut sanksi-sanksi tersebut.