Dunia, Ekonomi

China sahkan UU Keamanan Nasional Hong Kong dengan suara bulat

Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mengumumkan negaranya mengakhiri ekspor peralatan militer ke Hong Kong

Maria Elisa Hospita   | 30.06.2020
China sahkan UU Keamanan Nasional Hong Kong dengan suara bulat ILUSTRASI: (Foto file - Anadolu Agency)

Ankara

Islamuddin Sajid

ANKARA 

Setelah berbulan-bulan diprotes oleh Hong Kong, China meloloskan Undang-Undang Keamanan Nasional untuk wilayah semi-otonom itu pada Selasa.

Menurut South China Morning Post (SCMP), Kongres Rakyat Nasional (NPC), badan legislatif China, menyetujui UU kontroversial itu dengan suara bulat.

Undang-undang baru ini diperkirakan akan mulai berlaku pada 1 Juli, bertepatan dengan peringatan 23 tahun penyerahan Hong Kong dari Inggris ke China.

Dengan adanya UU tersebut akan memberi kewenangan terhadap otoritas China untuk menindak secara hukum setiap upaya pemisahan diri, campur tangan asing, terorisme, dan semua kegiatan hasutan yang bertujuan menggulingkan pemerintah pusat dan segala gangguan eksternal di wilayah otonomi itu.

Hong Kong adalah wilayah semi-otonom yang dikuasai oleh China sejak 1997.

Sejak tahun lalu, warga Hong Kong berunjuk rasa untuk menentang pemerintahan Carrie Lam yang berupaya melegalkan ekstradisi ke daratan China.

Setelah UU itu disahkan, para pemimpin oposisi utama Joshua Wong Chi-fung, Nathan Law Kwun-chung, dan Agnes Chow Ting mengumumkan pengunduran diri dari partai mereka dan hengkang dari politik.

“Saya menyatakan mundur dari jabatan saya sebagai sekretaris jenderal Demosisto," kata Wong seperti dikutip oleh SCMP.

Wang diyakini telah memainkan peran utama dalam melobi politikus Amerika Serikat untuk mengesahkan UU Hak Asasi Manusia dan Demokrasi Hong Kong tahun lalu.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mengumumkan negaranya mengakhiri ekspor peralatan militer ke Hong Kong.

"Mulai hari ini, AS mengakhiri ekspor peralatan pertahanan dan teknologi penggunaan ganda ke Hong Kong. Ini merupakan konsekuensi langsung dari keputusan Beijing yang melanggar komitmennya di bawah Deklarasi Bersama Tiongkok-Inggris yang terdaftar di AS," cuit Pompeo lewat Twitter.

Pompeo juga mengkritik langkah China baru-baru ini yang membatasi visa untuk pejabat-pejabat AS.


Website Anadolu Agency Memuat Ringkasan Berita-Berita yang Ditawarkan kepada Pelanggan melalui Sistem Penyiaran Berita AA (HAS). Mohon hubungi kami untuk memilih berlangganan.
Topik terkait
Bu haberi paylaşın