Aktivis Thailand selatan angkat isu diskriminasi di PBB

JAKARTA

Etnis minoritas Muslim Thailand selatan mengangkat diskriminasi budaya dan pendidikan yang dilakukan pemerintah di sidang PBB di Jenewa pada Kamis.

Hasan Yamadibu, aktivis Thailand selatan, mengatakan pemerintah Thailand telah melakukan kebijakan asimilasi pendidikan hingga membuat budaya mereka tergerus.

Menurut Hasan, pemerintah Thailand melakukan asimilasi budaya dengan mengubah nama dan bahasa Patani atau dikenal sebagai Melayu Jawi.

“Thailand tidak memiliki kebijakan untuk mempromosikan dan melindungi identitas dan bahasa kami,” kata Hasan dalam pernyataannya.

Provinsi Yala, Pattani, Narathiwat, dan sebagian Songkhla di Thailand selatan adalah rumah bagi sekitar dua juta Muslim Melayu yang berbatasan langsung dengan semenanjung Malaysia.

Mereka sering menyebut dirinya sebagai Patani.

Hasan juga menyampaikan pemerintah Thailand melakukan intervensi kurikulum sekolah-sekolah etnis minoritas Patani.

Selain itu, kata dia, ratusan guru Melayu juga telah ditangkap karena dicurigai mendukung separatis yang ingin memisahkan diri dari Thailand.

“Personel militer bersenjata juga telah dikirim ke sekolah-sekolah. Situasi ini berbahaya karena menjadikan sekolah sebagai target serangan oleh kelompok oposisi bersenjata,” kata Hasan yang juga aktivis NGO Bungaraya Group, lembaga yang memiliki fokus pada isu pendidikan.

Hasan meminta Thailand menghentikan asimilasi etnis terutama melalui kurikulum sekolah Melayu.

“Sekolah dan pondok harus bebas mengembangkan bahasa dan budaya Patani tanpa dicurigai,” kata dia.

Sejak 2004, konflik bersenjata di empat provinsi di selatan Thailand telah menewaskan 7.000 jiwa.

Pada 2013, Thailand pertama kalinya menandatangani perundingan damai bersama Barisan Revolusi Nasional (BRN) Melayu Patani, salah satu gerakan kemerdekaan Patani, yang diwakili Hasan Thoiyib.

Perundingan pada waktu itu ditengahi pemerintahan perdana menteri Malaysia Najib Abdul Razak.

Namun, perundingan antara BRN dan Pemerintah Thailand berhenti pada 2014 karena kudeta militer yang dipimpin Prayuth Chan-ocha terhadap pemerintahan Yingluck Shinawatra.

Prayut Chan-ocha kembali memperbarui proses perundingan yang hampir melahirkan zona aman antara kedua pihak.

Dialog damai tersebut diwakili Majelis Syura Patani (Mara Patani) dari pihak Muslim selatan.

Pembicaraan damai telah tertunda menyusul kegagalan kedua pihak melakukan pertemuan yang sedianya dilakukan Februari 2019.