Analisis

Wakil menteri, politik akomodatif ala Jokowi?

Pengalaman menunjukkan, wakil menteri di kementerian tidak banyak berpengaruh terhadap peningkatan kinerja kementerian

Muhammad Nazarudin Latief, Erric Permana, İqbal Musyaffa  | 28.10.2019 - Update : 29.10.2019
Wakil menteri, politik akomodatif ala Jokowi? Presiden Joko Widodo (keempat dari kiri) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin (kelima dari kiri) bersama dengan para wakil menteri Kabinet Indonesia Maju. (Erric Permana - Anadolu Agency)

Jakarta Raya

JAKARTA

Presiden Indonesia Joko Widodo melantik 12 orang wakil menteri untuk membantu anggota kabinet “Indonesia Maju”, pada Jumat 25 Oktober 2019.

Para wakil menteri berasal dari kalangan profesional, politisi dan relawan pendukungnya pada Pilpres lalu.

Jumlah wakil menteri pada periode pemerintahan kedua Jokowi -- sapaan Presiden Joko Widodo -- ini lebih banyak daripada saat dia menjabat untuk periode pertama.

Saat itu, Jokowi yang berpasangan dengan Jusuf Kalla hanya mempunyai tiga wakil menteri di Kementerian Keuangan, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Direktur Riset Core Indonesia --sebuah lembaga think tank-- Piter Abdullah mengatakan pos-pos wakil menteri merupakan konsekuensi dari gemuknya koalisi pendukung pemerintahan Jokowi - Ma’ruf Amin.

“Kita sama-sama tahu kalau wakil menteri ini jelas bagi-bagi kue kekuasaan. Jadi wajar saja sebagian diserahkan ke partai politik. Tapi, kita berharap wakil menteri cukup profesional,” ujar Piter.

Dari 12 wakil menteri ada lima orang yang berasal dari kalangan profesional.

Mereka adalah Direktur Utama PT Inalum Budi Gunadi Sadikin dan Direktur Utama Bank Mandiri Kartiko Wirjoatmodjo yang ditunjuk sebagai wakil menteri BUMN, membantu Erick Thohir.

Selain itu Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat Mahendra Siregar ditunjuk menjadi wakil menteri luar negeri.

Selain itu ada Kepala Kebijakan Badan Fiskal Kementerian Keuangan Suahasil Nazara yang diminta menjadi wakil menteri keuangan. Kemudian pejabat Badan Restorasi Gambut Aloe Dahong menjadi wakil menteri lingkungan hidup dan kehutanan.

Sedangkan dari kalangan partai politik terdiri anak Ketua Umum Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo yaitu Angela Hary Tanoesoedibjo yang menjadi wakil menteri pariwisata dan ekonomi kreatif.

Politisi PSI Surya Tjandra yang menjadi wakil menteri agraria dan tata ruang, politisi PPP dan Wakil Ketua MUI Zainut Sahid Saadi menjadi wakil menteri agama.

Kemudian politisi Golkar Jerry Sambuaga yang menjadi wakil menteri perdagangan.

Politisi PDI Perjuangan yang juga mantan bupati Jayawijaya John Wempi Wetipo menjadi wakil menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Dari barisan para pendukung Jokowi, ada Bendahara Tim Kampanye Nasional Wahyu Sakti Trenggono menjadi wakil menteri pertahanan. Kemudian Ketua Umum Organisasi Relawan Jokowi (Projo) Budi Arie Setiadi menjadi wakil menteri desa dan pembangunan daerah tertinggal.

Politik akomodasi

Piter mengingatkan dari pengalaman sebelumnya menunjukkan peran wakil menteri di kementerian tidak terlalu banyak berpengaruh terhadap peningkatan kinerja kementerian.

Namun saat ini sudah bukan saatnya membicarakan urgensi penunjukan wakil menteri karena presiden sudah mengambil keputusan.

Dia hanya berharap adanya pos wakil menteri tidak menambah atau memperbanyak jalur birokrasi.

“Adanya wakil menteri justru bisa mempercepat keluarnya kebijakan kementerian atau kalau di BUMN bisa membantu mempercepat aksi korporasi BUMN,” ujar dia.

Menurut Piter, jabatan wakil menteri bisa jadi optimal dengan catatan para menteri rela berbagi kewenangan.

“Jadi tidak tumpang tindih dan membingungkan dari sisi pemberian layanan ke stakeholder (BUMN di Kemen BUMN),” tambah Piter.

Pengamat politik dari Universitas Paramadina Djayadi Hanan mengatakan ada sejumlah partai pendukung non-parlemen dan relawan yang tetap perlu mendapat perhatian Jokowi, sehingga perlu diakomodasi dalam jabatan wakil menteri.

Selain itu, jabatan wakil menteri juga untuk menutupi kontroversi atau kekurangan dari menteri yang sudah dilantik.

“Memang agak sulit memahami logika presiden membangun kabinet. Di satu sisi dia ingin melakukan lompatan dengan agenda ambisius. Namun struktur kabinetnya sangat gemuk,” ujar dia.

Menurut dia ada sejumlah menteri hasil akomodasi partai seperti Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) yang dianggap tidak kompeten dalam bidang tersebut.

Kemudian menteri yang dianggap kontroversial atau kapasitasnya diragukan seperti menteri pendidikan dan menteri agama.

Wakil menteri punya keahlian

Juru Bicara Kepresidenan Fadjroel Rachman mengatakan keberadaan para wakil menteri diharapkan mempercepat kinerja pemerintah.

Menurut dia, para wakil menteri memiliki kompetensi di bidangnya masing-masing.

"Kalau dilihat dari komposisinya menarik banget. Praktis semuanya, profesional yang memiliki kekhususan".

“Misalnya Pak Tranggono, yang keahliannya di korporasi, pembangunan industri," ujar dia.

Dia membantah jabatan wakil menteri ini adalah balas budi bagi orang-orang yang "berkeringat' pada Pilpres lalu.

"Yang menarik ada putra-putra (pulau) menarik ya?. Semua pulau besar terwakili.

“Jawa, Sumatera, Kalimantan, kan ada putra Dayak. Putra Papua sudah ada. Putra dari Sulawesi, Sulawesi Utara ya. Jadi semuanya sudah lengkap, selesai, insya Allah terwakili," ujar dia.

Salah satu wakil menteri Mahendra Siregar mengatakan presiden memberikan target ketat pada dirinya. Dalam satu tahun, dia diminta mengamankan keberlanjutan industri sawit Indonesia dengan menetralisir Uni Eropa yang tidak ramah terhadap industri ini.

“"Kalau tidak berhasil, bapak presiden akan mencari pengganti saya, “ujar Mahendra.

Dia juga diminta presiden meningkatkan kualitas promosi investasi dan perdagangan Indonesia.

Selain itu dia harus bekerja sama dengan kementerian perdagangan serta Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) melakukan upaya cepat meningkatkan investasi.

Mahendra, ekonom yang pernah mengisi jabatan wakil menteri perdagangan pada 2011 dan wakil menteri keuangan pada 2013 serta Kepala BKPM ini juga diminta meningkatkan perdagangan Indonesia dengan Amerika Serikat.

Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Hary Tanoesoedibjo mengaku mempunyai latar belakang yang bisa membuatnya bekerja kreatif dan cepat.

"Saya memiliki background manajemen di bidang media, dan berbagai bidang lain seperti retail, finance.

“Semoga ini bisa membantu saya untuk bisa kerja secara kreatif, cepat," ujar Angela.

Angela mengaku akan fokus pada lima destinasi wisata seperti arahan Presiden Jokowi.

Wakil Menteri Pertahanan Sakti Wahyu Trenggono mengaku memiliki pengalaman dalam pengembangan industri. Itu sebab dirinya diminta untuk mengembangkan industri pertahanan dalam negeri.

"Jadi saya kira fokus saya lebih banyak kepada bagaimana mengembangkan industri pertahanan di dalam negeri," kata dia.

Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Budi Arie Setiadi mengatakan dirinya diminta Presiden untuk mengawal anggaran yang diberikan pemerintah kepada desa.

"Anggaran cukup besar bagi pembangunan pedesaan harus betul-betul memberikan kemajuan berarti sehingga bisa memberikan kemajuan nasional," kata dia.

Banyak pekerjaan rumah

Ekonom senior Aviliani mengatakan beberapa sosok tepat menduduki jabatan wakil menteri, terutama dalam bidang BUMN dan Kementerian Keuangan karena berpengalaman dan mempunyai tugas pokok yang jelas.

Contohnya kata dia, mantan kepala badan fiskal Suahasil Nazara yang diangkat menjadi wakil menteri keuangan, pilihan ini dianggap tepat karena pemerintah fokus meningkatkan kepatuhan pajak.

Wakil menteri BUMN, yaitu Budi Gunadi Sadikin dan Kartiko Wirjoatmodjo cocok karena mempunyai latar belakang eksekutif dan CEO bank besar sehingga sudah teruji kepemimpinannya dalam mengelola perusahaan.

“Mereka ini diperlukan BUMN,” ujar dia.

“Sementara wakil menteri lain perlu diuji dulu kemampuannya.”

Menurut dia, wakil menteri di kementerian BUMN tidak akan tumpang tindih dengan jabatan deputi-deputi menteri, karena mereka diperlukan untuk merancang keputusan strategis masa depan perusahaan.

Kementerian ini menurut dia mempunyai pekerjaan yang sangat berat karena banyak perusahaan negara dalam kondisi merugi dan memiliki utang yang terus naik seperti Garuda, asuransi Jiwasraya, dan Krakatau Steel.

Selain itu perusahaan holding BUMN yang diharapkan mendongkrak kinerja belum menunjukkan performa yang diharapkan.

Tugas wakil menteri dalam periode ini antara lain meninjau BUMN yang merugi, apakah perlu dipertahankan atau jika dirasa tidak mempunyai prospek dan terus merugi, perlu segera ada keputusan akuisisi oleh BUMN lain yang akan menambah value chain.

Website Anadolu Agency Memuat Ringkasan Berita-Berita yang Ditawarkan kepada Pelanggan melalui Sistem Penyiaran Berita AA (HAS). Mohon hubungi kami untuk memilih berlangganan.