Ekonomi, Berita analisis, Nasional

Status negara kelas menengah atas dorong Indonesia jadi negara maju

Kenaikan kelas ini bukan menjadi alasan bagi pemerintah untuk merasa puas dengan apa yang sudah dicapai, karena ada tujuan besar untuk bisa tumbuh menjadi negara maju

Iqbal Musyaffa   | 09.07.2020
Status negara kelas menengah atas dorong Indonesia jadi negara maju Ilustrasi: Wajah kemiskinan di Jakarta masih tetap tampak meski Indonesia baru saja ditetapkan sebagai negara berpenghasilan menengah atas oleh Bank Dunia. (Jefri Tarigan - Anadolu Agency )

Jakarta Raya

JAKARTA

Sejak 1 Juli 2020 Bank Dunia menetapkan status Indonesia menjadi negara berpendapatan menengah atas (upper middle income) dari sebelumnya negara berpendapatan menengah bawah (lower middle income).

Kenaikan status ini berdasarkan penilaian Bank Dunia terhadap Gross National Income (GNI) per kapita (pendapatan nasional bruto per kapita) Indonesia 2019 naik menjadi USD4.050 dari posisi sebelumnya USD3.840.

Bank Dunia membuat klasifikasi negara berdasarkan GNI per kapita dalam empat kategori, antara lain Low Income (USD1.035), Lower Middle Income (USD1.036 - USD4,045), Upper Middle Income (USD4.046 - USD12.535) dan High Income (>USD12.535).

Presiden Joko Widodo pada suatu kesempatan mengatakan status naik kelas ini harus bisa menjadi batu lompatan untuk menuju negara maju dan keluar dari jebakan kelas menengah (Middle income trap) pada tahun 2045 mendatang.

Sementara itu, Menteri Sri Mulyani menjelaskan bahwa Bank Dunia menggunakan klasifikasi ini sebagai salah satu faktor untuk menentukan suatu negara memenuhi syarat dalam menggunakan fasilitas dan produk Bank Dunia, termasuk loan pricing (harga pinjaman).

“Kenaikan status Indonesia tersebut merupakan bukti atas ketahanan ekonomi nasional dan kesinambungan pertumbuhan yang selalu terjaga dalam beberapa tahun terakhir,” lanjut Menteri Sri Mulyani.

Dia menjelaskan bahwa hal tersebut juga merupakan buah kerja keras masyarakat dan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkualitas dan berkelanjutan.

Namun, kenaikan kelas ini bukan menjadi alasan bagi pemerintah untuk merasa puas dengan apa yang sudah dicapai, karena ada tujuan besar untuk bisa tumbuh menjadi negara maju.

Harus disyukuri, tapi jangan berpuas diri

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad mengatakan status naik kelas ini patut untuk disyukuri karena menggambarkan rata-rata kesejahteraan penduduk yang meningkat berdasarkan GNI per capita.

“Tapi kenaikan kelas ini hanya sedikit di atas batas bawah negara berpenghasilan menengah atas yang sebesar USD4.046,” ujar Tauhid kepada Anadolu Agency, Kamis.

Menurut Tauhid, kenaikan kelas ini bisa mendorong minat investor untuk berinvestasi karena market dan tingkat konsumsi penduduk Indonesia yang besar, sehingga bisa berdampak pada penyerapan lapangan kerja yang lebih baik.

Kemudian, pemerintah harus berupaya agar Indonesia tidak kembali turun kelas dengan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi 2020 bisa tetap positif di tengah pandemi Covid-19.

“Kenaikan kelas ini menggunakan data 2019 dan di 2020 pertumbuhan kita mungkin negatif dan bisa kembali turun kelas sehingga pemerintah harus bisa menjaga pertumbuhan,” tambah Tauhid.

Dia mengatakan pemerintah harus bisa memanfaatkan anggaran yang disediakan untuk program pemulihan ekonomi nasional dengan penyerapan yang optimal agar kondisi ekonomi bisa kembali pulih.

“Pemerintah juga harus bisa mendorong pertumbuhan ekonomi pada tahun depan dan seterusnya rata-rata 6 persen agar bisa keluar dari jebakan kelas menengah,” imbuh dia.

Angin segar untuk pemulihan ekonomi

Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengatakan dengan peningkatan status ini, harusnya bisa memberikan daya tarik lebih bagi investor memasukkan investasinya, setelah sejak 2003 Indonesia menyandang status negara berpendapatan menengah ke bawah.

“Pemerintah harus bisa menunjukkan bahwa kebijakannya konsisten dan cenderung bisa meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat,” lanjut Josua.

Menurut Josua, Indonesia masih menghadapi tantangan dampak Covid-19 yang membuat produk domestik bruto (PDB) ataupun pertumbuhan ekonomi berkontraksi.

Dalam kondisi normal, kenaikan status ini bisa berdampak positif terhadap investasi, namun tahun ini dimungkinkan belum membawa perubahan signifikan bagi peningkatan investasi karena pandemi Covid-19.

“Pemerintah harus terus berusaha, yang terbaru adalah dengan diresmikannya kawasan industri Batang yang diharapkan bisa menarik investor yang merelokasi pabriknya akibat perang dagang untuk masuk ke Indonesia,” lanjut dia.

Josua menilai apabila ada banyak perusahaan global yang tertarik merelokasi pabriknya ke Indonesia, maka akan tercipta lapangan pekerjaan, investasi, dan peningkatan aktivitas industri sehingga pendapatan per kapita masyarakat bisa meningkat.

“Kalau pemerintah bisa konsisten mendorong sektor industri dan menciptakan lapangan kerja, maka dalam 10 hingga 15 tahun kita bisa keluar dari jebakan kelas menengah dengan catatan pertumbuhan ekonomi rata-rata di atas 6 persen per tahun,” urai Josua

Kemudian, Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Pingkan Audrine Kosijungan mengatakan perubahan status ini perlu dimaknai secara komprehensif oleh pemerintah karena bisa memberikan optimisme pemulihan ekonomi Indonesia.

Selain itu, perubahan status ini juga diharapkan bisa mengembalikan dan menjaga tingkat kepercayaan serta persepsi investor, mitra dagang, maupun mitra pembangunan atas ketahanan ekonomi Indonesia.

Menurut dia, pemberlakuan skenario New Normal, salah satunya, memang diharapkan dapat memulihkan perekonomian.

“Dengan berjalannya kembali ekonomi, diharapkan pemerintah dapat kembali menarik foreign direct investment, memulihkan sektor-sektor yang terdampak, memulihkan konsumsi masyarakat dan bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi,” ujar Pingkan.

Namun hal ini juga harus didukung oleh penanganan Covid-19 yang responsif dan fokus pada upaya menahan laju penyebaran.

Bunga pinjaman untuk Indonesia akan lebih tinggi

Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Pingkan Audrine Kosijungan mengatakan pemerintah perlu mewaspadai beberapa hal terkait perubahan status ini.

Pingkan menjelaskan bahwa Bank Dunia menggunakan klasifikasi tersebut sebagai salah satu faktor rujukan apakah suatu negara memenuhi syarat dalam mengakses fasilitas yang dimiliki oleh Bank Dunia, salah satunya termasuk harga pinjaman atau loan pricing.

Menurut dia, setidaknya ada dua poin yang patut menjadi perhatian pemerintah dengan kenaikan status tersebut, maka Indonesia akan dianggap mampu membayar bunga pinjaman dengan rate yang lebih tinggi dan dapat mempengaruhi biaya utang pemerintah.

Selain itu, kenaikan kelas ini juga dapat mendorong beberapa mitra dagang Indonesia untuk mencabut fasilitas perdagangan seperti Generalized System of Preferences (GSP).

“Tentu kita masih mengingat langkah yang ditempuh Amerika Serikat beberapa waktu lalu yang mengumumkan pencabutan GSP. Padahal fasilitas GSP tersebut memberikan keuntungan bagi penetrasi produk lokal komoditas pertanian, perikanan, hingga tekstil,” lanjut Pingkan.

Dia menambahkan apabila negara-negara lain mengikuti langkah yang sama tentu akan memberatkan upaya ekspor Indonesia ke depannya terutama di tengah perlambatan ekonomi global saat ini.

Website Anadolu Agency Memuat Ringkasan Berita-Berita yang Ditawarkan kepada Pelanggan melalui Sistem Penyiaran Berita AA (HAS). Mohon hubungi kami untuk memilih berlangganan.