Ekonomi, Berita analisis

RCEP berpeluang geser tren globalisasi menjadi regionalisasi perdagangan

Perdagangan bebas RCEP diprediksi menguntungkan sektor perjalanan dan transportasi, otomotif, petrokimia, pariwisata, pertanian, makanan, dan kawasan industri

Pizaro Gozali Idrus   | 18.11.2020
RCEP berpeluang geser tren globalisasi menjadi regionalisasi perdagangan Ilustrasi. Sejumlah penari tampil disela-sela peresmian gedung baru ASEAN di gedung Sekretariat ASEAN di Jakarta, Indonesia pada 8 Agustus, 2019. Acara ini diadakan sebagai peresmian Gedung Sekretariat ASEAN yang baru dan Perayaan HUT ke-52 ASEAN dengan tema “ASEAN: Babak Baru, Berjuang Bersama.” (Anton Raharjo - Anadolu Agency)

Jakarta Raya

JAKARTA

Para ekonom menyampaikan pengesahan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (RCEP) pekan lalu akan mendorong peran regionalisasi, menggantikan tren globalisasi dalam perdagangan global yang sedang berada di bawah tekanan akibat perang dagang maupun pandemi.

RCEP ditandatangani oleh 10 negara ASEAN dan lima negara mitra, yakni Jepang, China, Australia, Selandia Baru, dan Korea Selatan. Sepuluh negara ASEAN ialah Malaysia, Indonesia, Vietnam, Thailand, Filipina, Laos, Kamboja, Myanmar, Singapura dan Brunei.

Perjanjian ini akan menghapus sebagian besar tarif impor di setiap negara untuk memfasilitasi arus barang dan jasa dari 15 negara penandatangan RCEP. Perjanjian ini akan dilaksanakan maksimal dua tahun ke depan setelah melalui proses ratifikasi di setiap negara.

Indonesia, sebagai penggagas perjanjian ini pada 2011 untuk mengakomodasi tekanan Jepang dan China, dua negara yang saling berebut pengaruh di Asia Pasifik, menargetkan akan meratifikasi dalam 90 hari ke depan bersama Dewan Perwakilan Rakyat, mengutip keterangan Kementerian Perdagangan pada Minggu.

Padon Vannarat, kepala penelitian Yuanta Securities Thailand, mengatakan secara keseluruhan dampak pakta perdagangan tersebut positif bagi kawasan.

“Dampak RCEP secara keseluruhan positif karena kesepatakan itu dapat membantu mengangkat tekanan perang dagang AS terhadap China,” kata Padon Vannarat, kepala penelitian Yuanta Securities, seperti dikutip dari media lokal.

RCEP akan meningkatkan komunikasi internasional, transportasi, logistik, dan keuangan internasional dan investasi di antara negara-negara peserta. Sebagian besar akan menguntungkan sektor perjalanan dan transportasi, bersama sektor otomotif, petrokimia, pariwisata, pertanian, makanan, dan kawasan industri.

Seperti diketahui, RCEP menjadi blok perdagangan bebas terbesar di dunia, dengan total PDB sebesar USD 26,2 triliun atau 30 persen dari PDB dunia dan menyumbang sekitar 28 persen dari perdagangan dunia.

Negara-negara yang terlibat RCEP memiliki populasi 2,2 miliar orang atau setara dengan 30 persen penduduk dunia.

Berdasarkan penilaian dampak awal, Yuanta Securities memprediksi Thailand memiliki potensi daya saing tinggi, berdasarkan neraca perdagangan positif di industri suku cadang otomotif, petrokimia, pariwisata, pertanian, makanan, dan ritel.

“Ini adalah sektor-sektor di mana mitra dagang non-ASEAN tertarik memperluas basis produksinya, sementara kawasan industri, pembangkit listrik, dan transportasi juga diharapkan menikmati manfaat tidak langsung,” kata dia.

Sebanyak 20 bab RCEP terutama membahas fasilitasi perdagangan, menjaga prinsip-prinsip Organisasi Perdagangan Dunia tentang pajak, dan memungkinkan setiap negara menerapkan mekanisme anti-dumping.

“Jika tarif internasional terhadap produk sensitif belum dicabut, peningkatan nilai perdagangan antara negara penandatangan mungkin tidak cepat, malah lebih bertahap karena jalur perdagangan dialihkan ke negara-negara RCEP,” kata Yuanta Securities.

‘Obat’ atasi pandemi

Sementara itu, HSBC Bank Malaysia menyampaikan RCEP menjadi obat mujarab yang dibutuhkan Asia untuk pulih dari keterpurukan ekonomi yang disebabkan pandemi Covid-19.

CEO HSBC Malaysia Stuart Milne mengatakan meskipun perdagangan internasional terus menghadapi ketidakpastian, penandatanganan RCEP memberikan kepercayaan pada keterbukaan pasar dan hal itu akan mengarah pada pertumbuhan ekonomi yang lebih besar.

“Perdagangan intra-Asia, yang sudah lebih besar dari perdagangan Asia dengan gabungan Amerika Utara dan Eropa, akan terus mendorong pertumbuhan ekonomi global dan menarik pusat gravitasi ekonomi menuju Asia,” kata Milne dalam pernyataannya.

Milne berharap anggota RCEP akan melanjutkan kemajuan yang telah dibuat dan lebih meliberalisasi perdagangan dan investasi di kawasan.

Milne mengatakan Malaysia dapat lebih memperkuat perdagangan lintas batas dan hubungan ekonomi dengan mitra RCEP karena negara tersebut berfungsi sebagai pintu gerbang ke negara-negara anggota ASEAN.

“Dengan akses pasar yang lebih besar, bisnis Malaysia dapat berharap untuk tumbuh secara regional dan seterusnya," kata dia.

Hati-hati lonjakan impor

Ekonom Senior dari Economic Cooperation and Integration among Developing Countries (ECIDC) Rashmi Banga mengatakan perjanjian perdagangan bebas seperti RCEP bisa membatasi kebijakan dan ruang fiskal negara berkembang.

Menurut dia, dengan asumsi tarif semua produk dihapuskan antara negara RCEP, maka sebagian besar negara ASEAN akan mengalami kenaikan impor.

Negara berkembang lebih rentan dan diperkirakan akan terkena pukulan lebih keras dan akan membutuhkan lebih banyak waktu untuk pulih.

“Negara-negara ASEAN hanya dapat memperoleh manfaat dari RCEP jika mereka benar-benar dapat menggunakan potensi rantai nilai regional yang terhubung dengan rantai nilai global," kata Rashmi.

Setelah implementasi RCEP, kata Rashmi, Indonesia diperkirakan mengalami peningkatan impor dari negara-negara anggota hingga USD101,9 miliar.

Sebelum implementasi RCEP, lanjut dia, impor Indonesia dari negara-negara anggota sebesar USD100,5 miliar.

Rashmi juga mengatakan ekspor Indonesia setelah RCEP diperkirakan hanya tumbuh sebesar USD997,7 juta menjadi USD91,96 miliar.

Sementara Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal mengatakan RCEP mengakui akan memberikan peluang peningkatan ekspor barang dan jasa serta investasi.

“Tapi, peluang ini bukan pemberian. Harus ada strategi yang dipersiapkan,” jelas Faisal kepada Anadolu Agency.

Dia mengatakan strategi tersebut diperlukan karena perjanjian kerja sama tersebut juga memiliki tantangan pada meningkatnya arus impor dari negara-negara anggota RCEP.

Faisal mengatakan pemerintah perlu menyingkronisasi strategi menghadapi RCEP kepada pelaku usaha hingga pemerintah daerah.

“Sosialisasi yang perlu dilakukan pemerintah tidak hanya terkait manfaat dan peluang RCEP saja, tapi juga termasuk item apa yang disepakati, konsekuensinya, penyesuaian kebijakan, manpower, dan lainnya,” urai Faisal.

Dia menambahkan pemerintah perlu merangkul dunia usaha agar bisa mengikuti strategi dalam menangkap peluang dalam RCEP.

“Ini harus lintas sektoral karena melibatkan banyak kementerian teknis lainnya,” tambah Faisal.

Dia mengatakan pemerintah harus mengambil pelajaran dari implementasi ASEAN–China Free Trade Agreement, yang membuat neraca perdagangan Indonesia dengan China mengalami defisit besar.

Kondisi serupa juga dialami oleh negara-negara ASEAN lainnya yang justru akan kebanjiran banyak produk impor dari China.

* Umar Idris dari Jakarta berkontribusi dalam berita ini






Website Anadolu Agency Memuat Ringkasan Berita-Berita yang Ditawarkan kepada Pelanggan melalui Sistem Penyiaran Berita AA (HAS). Mohon hubungi kami untuk memilih berlangganan.
Topik terkait
Bu haberi paylaşın