Dunia, Ekonomi, Berita analisis

Paket bailout IMF untuk Pakistan, penyelamatan atau jebakan?

Paket dana talangan IMF kepada Pakistan dipandang hanya memberi ruang untuk bernafas, bukan untuk pertumbuhan ekonomi

Umar İdris   | 16.05.2019
Paket bailout IMF untuk Pakistan, penyelamatan atau jebakan? International Monetary Fund (IMF). (Foto file – Anadolu Agency)

Karaçi

Aamir Latif

KARACHI, Pakistan  

Pakistan telah menandatangani kesepakatan bailout atau dana talangan sebesar USD6 miliar dengan International Monetary Fund (IMF) pekan lalu untuk membantu keuangan Pakistan yang sedang rapuh untuk membiayai belanja publik di tengah ekonomi negara itu yang sedang melemah.

Namun bantuan ini dinilai sulit untuk bisa membawa ekonomi Pakistan menjadi stabil karena pada saat yang sama mengorbankan pertumbuhan, demikian pendapat ekonom Pakistan.

Para ekonom juga mengkhawatirkan tiga tahun program penyesuaian struktural sebagai konsekuensi dari penerimaan dana bailout. Ekonom khawatir dana talangan ini menambah inflasi dan kenaikan sejumlah tarif.

Penyesuaian struktural ini akan disetujui secara formal oleh dewan eksekutif IMF pada bulan Juli tahun ini.

Dengan begitu, bailout terbaru ini menjadi menjadi program penyesuaian struktural ke-13 yang dibuat oleh IMF dan Pakistan sejak tahun 1988.

"Fokus utama program ini adalah melakukan stabilitasi, lalu pertumbuhan. Namun sejarah telah mencatat bahwa akhir dari program ini, pertumbuhan ekonomi Pakistan tetap terendah di antara negara-negara Asia Selatan sejak 1988," kata Shahid Hasan Siddiqui, ekonom Pakistan di Karachi, kepada Anadolu Agency.

"Ini karena stabilisasi artifisial yang akhirnya mengganggu tingkat pertumbuhan ekonomi Pakistan," kata Siddiqui.

Dia mengatakan, kata kunci lain dalam program dana talangan IMF ini adalah untuk mengurangi defisit anggaran, yang berarti menargetkan penarikan pajak dalam tingkat tertentu, namun diperkirakan langkah itu sulit dicapai dengan alasan kondisi politik tidak memungkin hal itu dapat dilakukan.

Untuk mengatasi situasi ini, kata Siddiqui, pemerintahan Pakistan yang sedang kekeringan uang ini akan menyasar pajak tidak langsung, seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan menaikkan tarif pelayanan publik, seperti tarif listrik dan bahan bakar minyak, yang tentu akan berdampak langsung pada masyarakat Pakistan secara umum. 

Dalam kesepakatan dana talangan itu juga disebutkan pemerintah Pakistan tidak lagi mengontrol nilai tukar dollar Amerika Serikat (AS) terhadap mata uang lokal Rupee Pakistan. Sebaliknya, penentuan nilai tukar akan dilakukan melalui operasi pasar terbuka.

Selain itu, pemerintah akan mulai merevisi pengecualian pajak pada berbagai objek pajak senilai 350 miliar rupee pakistan dalam anggaran tahun 2019-2020.

“Devaluasi Rupee tentu akan meningkatkan ekspor dan mengurangi impor yang sedang naik. Tapi kenaikan tarif listrik dan bahan bakar minyak akan menaikkan biaya produksi dan tentu akan menetralisir keuntungan penguatan nilai tukar Rupee," terang Siddiqui.

Devaluasi mata uang juga akan meningkatkan biaya bahan baku produksi, di mana Pakistan masih mengimpor bahan baku untuk produk ekspor.

Para pengamat menilai bahwa kenaikan impor sebagai ancaman utama terhadap Pakistan, negara dengan ekonomi senilai USD300 miliar saat ini.

Total impor Pakistan saat ini sekitar USD60 miliar, lebih tinggi dari ekspor yang sekitar USD24 miliar.

Ruang bernafas

Kaiser Bengali, mantan penasehat ekonomi pemerintah, memandang dana talangan IMF sebagai bantuan yang hanya bersifat sementara untuk mengobati ekonomi Pakistan yang sedang terpuruk.

"Bantuan dana talangan IMF ini tak lebih dari upaya mengisi kesenjangan (gap) neraca pembayaran. Ini hanya memberi ruang bernafas," kata Bengali kepada Anadolu Agency.

Dia menilai meski ada dana talangan IMF, jumlahnya masih kurang dari kebutuhan yang sebenarnya, Pakistan tetap harus datang ke pasar keuangan untuk menarik utang jangka pendek yang mahal, yang diperkirakan tetap akan memperdalam defisit dollar," kata dia.

Defisit dollar ini akan mendorong Pakistan untuk kembali meminta bantuan kepada IMF.

Bengali menghubungkan paket IMF ini dengan pembicaraan antara pengusaha Islamabad dan Gugus Tugas Aksi Keuangan atau Financial Action Task Force (FATF), lembaga pengawas pendanaan teror global. FATF telah menempatkan Pakistan dalam kelompok negara abu-abu karena tidak mengambil langkah-langkah yang cukup untuk membatasi pendanaan teror dan pencucian uang.

Sekarang, pertemuan FATF berlanjut di Cina dengan Turki, AS, Cina, India, dan lainnya yang berpartisipasi.

“Saya yakin IMF telah membawa Pakistan ke tahap ini dengan sengaja. Sekarang baik IMF dan FATF akan memaksa Pakistan untuk melakukan beberapa reformasi ekonomi struktural yang drastis, terutama yang berkaitan dengan pendanaan terorisme,” dia berpendapat.

Farrukh Saleem, ekonom lainnya yang berbasis di Islamabad, memiliki pandangan yang sama.

“Paket bailout belum disetujui. Dan hanya akan disetujui jika Pakistan memenuhi beberapa persyaratan IMF, terutama terkait dengan kerja sama dengan FATF dan perubahan anggaran yang akan datang,” kata Saleem kepada Anadolu Agency.

Pakistan saat ini masih bergulat dengan defisit neraca berjalan yang sangat besar USD18 miliar, dan utang luar negeri yang hampir USD100 miliar. Sebagian besar utang itu berasal dari Bank Dunia, IMF, Bank Pembangunan Asia, Bank Pembangunan Islam, Amerika Serikat, Cina, Prancis, dan negara lainnya.

Baru-baru ini, Arab Saudi dan Uni Emirat Arab juga mengumumkan paket bailout masing-masing sebesar USD6 miliar untuk Pakistan.

Negara nuklir di Asia Selatan ini telah mengakui kerugian USD100 miliar sejak 2002 setelah bergabung dengan perang melawan terorisme yang dipimpin oleh AS.

Bukan untuk memperkuat ekonomi global

Sejak 1993, kata Siddiqui, pemerintah Pakistan yang berkuasa berturut-turut telah menuduh pendahulunya merusak ekonomi meskipun "program IMF berulang kali berhasil".

"Setiap pemerintahan akan menyatakan dirinya hampir bangkrut dan mendekati IMF tidak lama setelah berhasil menyelesaikan program IMF yang dibuat oleh pemerintah sebelumnya," kata dia.

"Dan saya khawatir ini akan terjadi lagi sekarang."

Siddiqui melihat paket bailout IMF memang bermanfaat dalam beberapa hal.

"Manfaat utama adalah bahwa krisis cadangan devisa yang sedang memanas akan terkendali untuk periode yang lebih lama karena adanya dana bailout ini," kata dia.

Kiriman uang dari warga Pakistan di luar negeri atau remittance yang mencapai USD20 miliar adalah sumber utama cadangan devisa Pakistan, yang saat ini mencapai USD16 miliar.

Saleem mengatakan satu-satunya manfaat yang bisa dilihat dari dana bailout IMF adalah "dukungan" dari IMF ini memungkinkan Pakistan untuk mendapatkan utang baru lagi melalui forum-forum lain seperti Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia.

"Itu bukan hanya karena Pakistan membutuhkan pinjaman dari IMF, tetapi juga karena Pakistan membutuhkan dukungan terhadap kebijakan ekonomi guna mendapatkan pinjaman lain dari Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia dan lembaga donor lainnya," kata dia.

Saleem berpendapat sebaliknya, bahwa model bantuan dana talangan IMF tidak bertujuan untuk menyelamatkan negara dari krisis.

"Agenda IMF bukan untuk memperkuat ekonomi global, karena jika itu terjadi, maka IMF sendiri akan gulung tikar," pungkas Siddiqui.

Website Anadolu Agency Memuat Ringkasan Berita-Berita yang Ditawarkan kepada Pelanggan melalui Sistem Penyiaran Berita AA (HAS). . Mohon hubungi kami untuk memilih berlangganan.
Topik terkait
Bu haberi paylaşın