Berita analisis

OPINI – Undang-Undang baru di India bertujuan untuk mencabut hak pilih Muslim

Kegiatan yang rumit dan ekspansif untuk mendeteksi, mendeportasi “orang asing” penuh dengan implikasi

Dandy Koswaraputra   | 30.12.2019
OPINI – Undang-Undang baru di India bertujuan untuk mencabut hak pilih Muslim Ratusan orang mengambil bagian dalam protes duduk selama 24 jam dalam seminggu sejak 15 Desember dan memblokir jalan raya yang menghubungkan tiga negara bagian di Delhi, Uttar Pradesh dan Haryana untuk memprotes Citizenship Amendment Act 2019 di Shaheen Bagh di Distrik Delhi Selatan, Delhi, India pada 29 Desember , 2019. (Javed Sultan - Anadolu Agency)

Jakarta Raya

Iftikhar Gilani |

ANKARA

Beberapa bulan yang lalu, ketika India menyelesaikan upaya tujuh tahunnya untuk menemukan imigran ilegal di negara bagian Assam di timur laut, hasilnya sulit diterima oleh Partai Bharatiya Janata (BJP) yang berkuasa.

Partai yang didukung oleh kaum nasionalis Hindu telah melakukan pengusiran dan deportasi orang asing, melalui penerapan Daftar Warga Nasional (NRC), salah satu pilar sentralnya sejak didirikan pada tahun 1980.

Para pemimpin partai mengklaim jutaan warga negara Bangladesh telah menyusup ke wilayah itu, menjadikan umat Hindu minoritas di berbagai distrik. Tetapi pencacahan yang dilakukan di bawah pengawasan Mahkamah Agung menyatakan ada 1,9 juta orang yang diragukan kewarganegaraannya (doubtful citizen), karena tidak memiliki kelengkapan dokumen, dari populasi 39,9 juta di Assam. Situasi semakin diperburuk dengan kenyataan bahwa dari 1,9 juta orang, 1,1 juta adalah Hindu dan hanya 800.000 Muslim.

Untuk menutupi rasa malu, pemerintah BJP, yang dipimpin oleh Perdana Menteri Narendra Modi, membuat amandemen Undang-Undang Kewarganegaraan untuk memberikan kewarganegaraan kepada pengungsi non-Muslim, yaitu Hindu, Sikh, Budha, Jain, dan Parsis dari Pakistan, Afghanistan, dan Bangladesh yang tiba di India hingga 2014. Undang-undang itu belum lama ini disahkan oleh parlemen India.

Efek langsung dari undang-undang baru itu adalah 1,1 juta orang Hindu yang sebelumnya dinyatakan sebagai doubtful citizen di Assam secara otomatis menjadi warga negara.

Ini terjadi ketika 800.000 Muslim, yang tidak masuk dalam daftar NRC karena kekurangan dokumen atau ada kesalahan dalam nama mereka, terus melawan dan mengajukan banding kepada NRC di pengadilan. Jika pengadilan tinggi menyatakan mereka juga sebagai doutful citizen, mereka akan dinyatakan tidak memiliki kewarganegaraan dan proses deportasi mereka akan dimulai. Namun, tidak ada yang tahu di mana mereka akan dideportasi. Bangladesh telah menyatakan tidak akan menerima siapa pun.

Para pemimpin Muslim mengatakan bahwa mereka tidak memiliki masalah dengan hukum yang memberikan kewarganegaraan kepada minoritas yang dianiaya dari negara-negara tetangga. Tetapi kekhawatiran mereka berasal dari fakta bahwa undang-undang kewarganegaraan yang baru terkait dengan pelaksanaan NRC secara nasional. Pemerintah pusat telah menyetujui National Population Register (NPR) nasional dengan biaya 83 miliar rupee (USD1,16 miliar). Setelah protes besar-besaran, meskipun Modi meyakinkan tidak akan ada NRC nasional, dokumen NPR mengatakan kegiatan memperbarui daftar warga akan dilakukan.

Pemimpin Muslim terkemuka Asaduddin Owaisi mengklaim bahwa petugas tingkat rendah yang datang dari rumah ke rumah untuk melakukan sensus memiliki kewenangan untuk menyatakan siapa saja sebagai doubtful citizen jika warga yang didatangi tidak dapat menunjukkan bukti dokumen kewarganegaraan.

"Di negara seluas India, dimana ada banyak orang yang buta huruf dan tidak memiliki tanah, kegiatan ini adalah resep untuk sebuah bencana," dia memperingatkan.

Latihan yang rumit dan mahal

Menurut sensus 2011, ada 172,2 juta Muslim, atau 14,2 persen dari populasi, di India. “Jika seorang Hindu tidak dapat menunjukkan dokumen, ia akan dilindungi oleh undang-undang yang baru. Tetapi seorang Muslim akan menjadi orang tanpa kewarganegaraan, ”katanya.

Ketika kegiatan itu gagal mencapai tujuannya di Assam, pemimpin BJP Himanta Biswa Sarma mengatakan NRC tidak dapat menemukan banyak orang asing di Assam karena sejumlah besar orang Bangladesh bermigrasi ke bagian lain negara itu. Dengan kata lain, sekarang penting untuk memburu mereka ke seluruh India.

Dia merasa NRC yang dilakukan di seluruh negeri kini diharuskan untuk membasmi "penyusup."

Di Assam, baik paspor, kartu identitas nasional, SIM, maupun kartu identitas pemilih tidak diterima sebagai dokumen yang membuktikan kewarganegaraan. Seseorang harus terlebih dahulu membuktikan kewarganegaraan kakek-nenek mereka dengan menyerahkan catatan pendapatan atau dokumen yang membuktikan kepemilikan tanah dan kemudian membuktikan adanya relasi.

"Itu adalah prosedur yang tidak praktis," kata Abdul Bari Masoud, seorang jurnalis terkemuka yang meliput kegiatan ini di Assam. Dia menyebutkan contoh-contoh di mana orang dinyatakan sebagai doubtful citizen dan ditahan hanya karena ada perbedaan ejaan nama di dua dokumen. Dia ingat satu orang yang di penjara karena petugas sekolah dan pendapatan memasukkan namanya Mohammad dengan dua ejaan yang berbeda, satu dengan U dan satu dengan O.

Bahkan keluarga mantan Presiden India Fakhruddin Ali Ahmed tidak disertakan dalam rancangan NRC. Pensiunan perwira militer Mohammad Sanaullah tidak hanya dinyatakan sebagai doubtful citizen tetapi ditahan dengan tuduhan sebagai imigran ilegal.

Dalam kegiatan NPR, orang-orang diminta untuk menunjukkan paspor untuk verifikasi. Pemerintah mengklaim hanya 5 persen dari populasi di India yang memiliki paspor dan hanya 50% yang memiliki akta kelahiran.

Selanjutnya, kegiatan NRC di Assam menelan biaya sekitar 16 miliar rupee ($ 224 juta) selama tujuh tahun dan mempekerjakan 52.000 orang. Menurut akuntan Rahul Pandey, 500 miliar rupee ($ 7 miliar) akan diperlukan hanya untuk biaya administrasi 1,3 miliar orang. Ia yakin pengeluaran lain akan jauh lebih tinggi.

Balas dendam terhadap Muslim

Taslem Rahmani, anggota 30 organisasi masyarakat sipil yang memimpin protes menentang undang-undang kewarganegaraan yang baru, percaya nasionalis Hindu membalas dendam terhadap Muslim India, yang merupakan batu sandungan utama dalam perjalanan mereka untuk mengklaim kekuasaan selama 70 tahun terakhir.

Dari total 543 kursi parlemen di India, di 125 kursi Muslim membentuk 15 persen atau lebih dari pemilih, cukup untuk memiringkan keseimbangan pemilu dalam banyak pemilihan.

Di Assam, populasi Muslim membentuk 33,4 persen dari total, terbesar setelah Jammu dan Kashmir. Di sembilan distrik di negara bagian ini, Muslim adalah mayoritas.

“Untuk waktu yang lama, kaum nasionalis Hindu telah berkampanye melawan mereka dan mendesak agar populasi ini dicabut haknya. Populasi Muslim memainkan peran besar dalam menjaga nasionalis Hindu keluar dari kekuasaan sampai 2014, " kata dia, merujuk pada pertama kalinya kepemimpinan Modi yang karismatik mengarah pada konsolidasi suara Hindu.

Dengan ekonomi yang berantakan dan faktor-faktor lain yang menyebabkan kekecewaan sebagian pemilih Hindu terhadap BJP, para pemimpinnya menyusun rencana untuk mendeklarasikan sebagian besar populasi Muslim tidak memiliki kewarganegaraan untuk mencegah penyelarasan dengan umat Hindu sekuler untuk menggeser mereka dari kekuasaan.

Dalam tiga pemilihan majelis dalam beberapa bulan terakhir, yaitu di Maharashtra, Haryana, dan baru-baru ini Jharkhand, BJP bernasib buruk, meskipun memperoleh suara mayoritas dalam pemilihan parlemen hanya tujuh bulan lalu.

Bahkan menerapkan papan jajak pendapat yang kontroversial seperti pencabutan otonomi Jammu dan Kashmir, membagi negara mayoritas Muslim menjadi dua unit yang dikelola secara terpusat, dan membuka jalan untuk pembangunan candi Ram besar di lokasi Masjid Babri yang hancur jelas telah gagal untuk mengesankan pemilih.

Minoritas di Sri Lanka, Nepal ditinggalkan

Saat mempresentasikan undang-undang baru di parlemen, Menteri Dalam Negeri Amit Shah menyebutkan penganiayaan terhadap minoritas di negara-negara tetangga mayoritas Muslim sebagai alasan utama untuk undang-undang tersebut.

Khususnya, ia menyebut Pakistan, katanya pada saat pembagian tahun 1947, populasi minoritas di Pakistan adalah 23 persen, tetapi sekarang telah turun menjadi hanya 3,7 persen. Dia mengatakan bahwa populasi ini telah secara paksa masuk Islam atau telah dieliminasi.

Tetapi menurut dokumen sensus Pakistan, populasi minoritas di Pakistan tidak pernah 23%, bertentangan dengan klaim menteri dalam negeri.

Menurut sensus 1961, populasi non-Muslim tercatat 2,83 persen. Satu dekade kemudian, pada tahun 1972, sensus mencatat populasi non-Muslim sebesar 3,25 persen dari total populasi.

Itu berarti sebenarnya ada kenaikan 0,42%. Dalam sensus 1981, populasi non-Muslim adalah 3,3 persen. Dalam sensus berikutnya yang dilakukan pada tahun 1998, tercatat sebagai 3,7 persen dari total populasi. Pemimpin Dewan Hindu Pakistan Raja Manglani percaya bahwa umat Hindu mencakup 4 persen dari 210 juta populasi.

Jika BJP mengedepankan hukum kewarganegaraan sebagian besar untuk menjauhkan umat Islam dari kelompok pemilih, hal itu sangat ditentang di tujuh negara bagian timur laut.

Para pemimpin di negara-negara yang berbatasan dengan Bangladesh ini yakin itu adalah pelanggaran Assam Accord. Kesepakatan itu adalah Nota Kesepakatan (MoS) yang ditandatangani antara Perdana Menteri Rajiv Gandhi saat itu dan para pemimpin Gerakan Assam pada tahun 1985. Di bawah perjanjian itu, orang asing yang menetap di Assam sebelum 1971 diberikan kewarganegaraan India. Namun undang-undang baru tersebut menetapkan batas waktu tahun 2014, yang menurut para demonstran tidak dapat diterima.

Menjelang kemerdekaan Bangladesh pada tahun 1971, sejumlah besar orang menetap di Assam, karena takut akan penindasan. India membuka perbatasannya selama periode itu.

Ada juga kritik bahwa undang-undang baru itu tidak memasukkan minoritas Hindu Tamil Sri Lanka, yang menjadi penerima karena memimpin gerakan separatis di negara itu. Undang-undang itu juga mengabaikan populasi Hindu Madhesis asal India Nepal yang mendiami wilayah selatan, dan sering mengeluh tentang prasangka yang dilayangkan terhadap mereka.

Penulis adalah kepala koresponden di English Desk of Anadolu Agency, pakar urusan Asia Selatan.

* Pendapat yang dikemukakan dalam artikel ini adalah milik penulis dan tidak mencerminkan kebijakan editorial Anadolu Agency

Website Anadolu Agency Memuat Ringkasan Berita-Berita yang Ditawarkan kepada Pelanggan melalui Sistem Penyiaran Berita AA (HAS). . Mohon hubungi kami untuk memilih berlangganan.
Topik terkait
Bu haberi paylaşın