Berita analisis

OPINI - Bangladesh bisa tekan Myanmar bayar kejahatannya atas Rohingya

Dhaka harus menggerakkan Pengadilan Internasional untuk memaksa Myanmar membayar ganti rugi menampung para korban genosida

Dandy Koswaraputra   | 12.07.2019
OPINI - Bangladesh bisa tekan Myanmar bayar kejahatannya atas Rohingya Orang-orang Rohingya di sebuah kamp pengungsi berkumpul saat kedatangan Perdana Menteri Turki Binali Yildirim (tidak terlihat) selama kunjungannya di pusat distribusi makanan dari Kerjasama Turki dan Badan Koordinasi (TIKA) di Maynar Guna di Cox's Bazar, Bangladesh pada 20 Desember 2017. ( Mustafa Kamacı - Anadolu Agency )

Jakarta Raya

Maung Zarni (*

LONDON

Pekan lalu, Misi Pencari Fakta Independen Internasional PBB Chris Sidoti, komisaris tinggi Bangladesh untuk Inggris dan para pakar terkemuka dari Bangladesh, berkumpul di London untuk mengatasi masalah yang diabaikan, tetapi mendesak: tantangan memulangkan 1,2 juta pengungsi Rohingya ke rumah mereka di Myanmar

Ini terjadi setelah Menteri Luar Negeri Bangladesh AK Abdul Momen dilaporkan menuduh Myanmar "berbohong" tentang status pemulangan pengungsi Rohingya ke tempat asal mereka.

Meskipun kedua negara menandatangani perjanjian repatriasi pada Oktober 2018, menurut PBB dan pengamat internasional lainnya, tidak ada kondisi yang menguntungkan bagi Rohingya yang kembali ke negaranya.

Dari 800 desa yang dijanjikan sebagai bagian dari upaya repatriasi, hanya dua desa dengan kondisi layak untuk dihuni.

Di sinilah masalahnya: kehadiran orang-orang Rohingya secara jangka panjang dan besar-besaran di Bangladesh tidak berkelanjutan.

Pemerintah Bangladesh telah berjuang untuk mengatasi kebutuhan eksistensial dari populasi pengungsi terbesar kedua di dunia.

Abul Kalam, anggota komisi bantuan dan repatriasi pengungsi menyatakan 22 persen dari total dana USD920 juta per tahun untuk Rencana Tranggap Bersama (JRP) dalam menanggulangi krisis kemanusiaan di Rohingya telah terpenuhi.

Bangladesh kekurangan sumber daya untuk mengatasi beban yang dipikul di mana negara itu harus melindungi dan memberi makan 1,2 juta korban genosida Rohingya.

İni tidak adil jıka Dhaka dibiarkan menangani beban pengungsi yang besar sendirian tanpa dukungan keuangan yang memadai dari komunitas internasional.

Selain itu, membiarkan Rohingya menetap secara permanen di Bangladesh akan memvalidasi rezim genosida di Myanmar.

Sejak Februari 1978, menyusul diktator militer Jenderal Ne Win yang merencanakan kampanye untuk menghapus Myanmar barat dari kehadiran Rohingya, Myanmar terlibat gerakan teror yang kejam terhadap penduduknya sendiri di negara bagian Rakhine utara.

Dalam melakukan hal tersebut, rezim Myanmar – baik sipil maupun militer – telah menggunakan semua cara kekerasan, kelembagaan dan hukum yang mereka miliki.

Selama empat dekade terakhir, Myanmar tanpa henti mencari pembenaran resmi atas penganiayaan yang diarahkan oleh negara terhadap Rohingya.


-Ketakutan lama terhadap Rohingya

Di antara pembenaran yang berkembang adalah "keprihatinan akan dominasi demografis Muslim" di Myanmar barat, "konflik komunal", "ancaman teror" - seperti yang dikatakan Aung San Suu Kyi kepada Perdana Menteri India Narendra Modi pada Oktober 2017, "operasi izin keamanan" , atau "bisnis yang belum selesai dari Perang Dunia II" seperti yang dilakukan oleh mitra militer Suu Kyi Jenderal Min Aung Hlaing.

Dalam imajinasi nasional publik Burma, proyek genosida pemerintah mereka adalah tentang mengembalikan Rakhine ke negara asalnya, murni “Buddha”, dan membersihkan wilayah dari para penyelundup "Bengali".

Pertanyaan yang harus dihadapi oleh para pemimpin Bangladesh, dan orang-orang di London pekan lalu, adalah: Mengapa tetangga yang secara sistematis menghancurkan hampir 400 desa dalam hitungan minggu – dengan demikian merebut wilayah Myanmar barat yang luas dan penting di Rakhine utara – bekerja sama dengan Dhaka dalam pemulangan hampir tiga perempat dari seluruh penduduk Rohingya?

Dengan latar belakang budaya, politik, dan sosial ini, mengenali ketakutan yang telah lama dipegang orang-orang Rohingya akan hak dan keselamatan akan menjadi penting untuk memahami mengapa skema sukarela ini belum berhasil sejauh ini.

Selama Myanmar tidak melakukan apa pun untuk meredakan ketakutan Rohingya --yang beralasan kuat akan kekerasan dan deportasi massal yang diarahkan oleh negara – setiap rencana untuk repatriasi akan tetap tidak masuk akal.

Tidak ada Rohingya yang waras yang akan secara sukarela kembali ke Myanmar. Tidak akan mau tanpa perlindungan internasional, kewarganegaraan yang dipulihkan, dan hak asasi manusia yang mendasar.

Jadi, apa saja pilihan strategis Dhaka? Yang pertama adalah salah satu dari tiga proposal utama dari Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina - penciptaan "zona aman" di dalam negara bagian Rakhine utara di Myanmar.

Pertama, memikirkan pembentukan zona aman di mana Rohingya agar dapat kembali, hidup di bawah perlindungan koalisi aktor internasional, bersenjata atau tidak bersenjata, adalah rencana yang berpotensi dapat mengatasi kebutuhan mengembalikan Rohingya serta kebutuhan Dhaka untuk memulangkan pengungsi Rohingya yang jumlahnya besar.

Tak dipungkiri, Myanmar akan menentang keras gagasan itu. Beberapa pejabat Burma telah secara terbuka menolak proposal zona aman dengan alasan kedaulatan.

-Kemungkinan sementara

Kedua, Dhaka harus mengejar satu kemungkinan sementara: Paksa Myanmar untuk membayar ganti rugi ke Bangladesh karena Bangladesh telah membantu menampung para korban genosida.

Tuntutan ini harus menjadi bagian dari serangkaian “tindakan segera” yang dapat diminta Dhaka, negara pihak pada Konvensi tentang Pencegahan dan Hukuman Kejahatan Genosida, dari Mahkamah Internasional (ICJ).

Dhaka dapat mengajukan tuntutan hukum ini secara sepihak melalui ICJ, atau bersama-sama dengan negara-negara pihak lainnya seperti Malaysia, yang juga memikul beban menampung sekitar 200.000 Rohingya di negaranya.

Atau, Dhaka dapat bergabung dengan inisiatif yang dipimpin Gambia bekerja sama dengan Organisasi Kerjasama Islam (OKI) untuk meningkatkan kekuatan hukum untuk menuntut keadilan dan akuntabilitas atas genosida.

PBB telah merekomendasikan pada 2018 bahwa para pemimpin militer harus menghadapi tuduhan genosida dan bulan ini, Jaksa Penuntut Fatou Bensouda telah meminta para hakim di Pengadilan Kriminal Internasional untuk membuka penyelidikan penuh terhadap tuduhan-tuduhan ini.

Pada akhirnya, mengapa tidak mencari jalan bagi Bangladesh, yang telah memikul beban keuangan untuk mendukung lebih dari 1 juta pengungsi Rohingya, untuk mendapatkan kompensasi dari Myanmar? Dhaka harus memasukkan pembayaran tahunan USD1 miliar dari Myanmar dalam langkah OKI untuk menantang Myanmar di ICJ.

Melakukan tekanan ekonomi mungkin belum membuat negara lain enggan melakukan pembersihan etnis dan deportasi paksa terhadap kelompok etnis minoritas.

150 negara lainnya – yang merupakan pihak dalam Konvensi Genosida, masih belum siap untuk berpartisipasi secara berarti untuk mengakhiri genosida Myanmar yang sedang berlangsung – harus melakukan bagian mereka dalam mendukung tantangan hukum di ICJ.

Pada tanggal 1 Juli, parlemen Belanda mengeluarkan 2/3 suara mayoritas mosi yang meminta pemerintah untuk mengeksplorasi kemungkinan proses hukum terhadap Myanmar di hadapan ICJ karena melanggar kewajibannya berdasarkan Konvensi Genosida. Anggota parlemen Bangladesh harus mengikuti tuntutan itu.

Myanmar, sebagai negara pelaku, harus membayar kejahatannya.

* Maung Zarni adalah koordinator Burma dari Koalisi Pembebasan Rohingya, jaringan perlindungan pengungsi Rohingya, aktivis hak asasi manusia, dan penulis "Essays on Myanmar Genocide" (2019) bersama dengan Natalie Brinham.

* Opini dalam artikel ini adalah pendapat penulis dan tidak mencerminkan kebijakan editorial Anadolu Agency.

Website Anadolu Agency Memuat Ringkasan Berita-Berita yang Ditawarkan kepada Pelanggan melalui Sistem Penyiaran Berita AA (HAS). . Mohon hubungi kami untuk memilih berlangganan.
Topik terkait
Bu haberi paylaşın