Berita analisis, Nasional, Regional

KTT ASEAN harus ajak China selesaikan krisis Myanmar

ASEAN memerlukan China sebagai negara yang lebih kuat untuk memaksa junta Myanmar menerima keputusan KTT

Pizaro Gozali Idrus,Devina Halim,Umar Idris   | 07.04.2021
KTT ASEAN harus ajak China selesaikan krisis Myanmar Sejumlah aktivis bertopeng menggelar demonstrasi untuk memprotes kudeta militer di Yangon, Myanmar pada 4 April 2021. ( Stringer - Anadolu Agency )

Jakarta Raya

JAKARTA

Para pengamat hubungan internasional mengatakan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN harus menggandeng China untuk menyelesaikan krisis di Myanmar, karena blok negara-negara Asia Tenggara itu terbukti tidak mampu menekan junta militer.

Azmi Hassan, pengamat hubungan internasional Universitas Teknologi Malaysia mengatakan pernyataan negara-negara ASEAN seperti Indonesia, Malaysia, dan Singapura yang secara keras mengkritik Myanmar tidak mampu membuat junta militer menghentikan kekerasan.

Untuk itu, kata dia, ASEAN memerlukan China sebagai negara yang lebih kuat untuk memaksa junta Myanmar menerima keputusan KTT.

“Tapi kalau yang diharapkan ASEAN saja [untuk menekan Myanmar] mungkin sulit, karena ASEAN tidak mampu memberi tekanan. China sangat perlu untuk bersama-sama dalam KTT ASEAN,” kata Azmi kepada Anadolu Agency pada Selasa.

Azmi mengatakan ASEAN dan China harus menekan junta militer untuk melaksanakan pemilu secepat mungkin.

Pelaksanaan itu harus dilakukan segera, bukan satu tahun seperti dijanjikan junta militer.

Myanmar resmi menjalin hubungan diplomatik dengan China pada Juni 1950.

Data resmi menunjukkan per Juli 2019, investasi kumulatif China di Myanmar menyumbang lebih dari 25 persen dari total investasi asing di negara itu.

Menurut Kementerian Perdagangan China, total impor dan ekspor kedua negara hanya USD11 miliar pada 2004 tetapi telah mencapai hampir USD168 miliar dalam 11 bulan pertama 2019.

Rizal Sukma, peneliti Centre for Strategic and International Studies (CSIS), juga mengakui peran penting China dalam menyelesaikan konflik di Myanmar.

Sebab, menurut dia, China merupakan negara yang dekat militer Myanmar dan lebih didengar.

“Kita usahakan diselesaikan oleh negara-negara Asia Timur saja dulu. Makin ruwet nanti kalau AS ikut-ikutan. Tatmadaw juga tidak percaya sama AS,” ujar Rizal kepada Anadolu Agency.

Rizal juga mengatakan potensi dan kemungkinan perang saudara dan konflik berkepanjangan semakin besar.

Oleh karena itu, kata dia, melalui KTT, ASEAN dan Tatmadaw dapat sepakat untuk menciptakan jeda kemanusiaan (humanitarian pause) dan memulai kerja-kerja kemanusiaan di Myanmar.

“ASEAN bisa masuk ke Myanmar untuk memberikan bantuan kemanusiaan seperti memberikan bantuan Covid-19, bantuan makanan, serta bantuan kesehatan untuk mereka yang jadi korban,” kata mantan Dubes Indonesia untuk Inggris itu.

Utamakan sentralitas ASEAN

Peneliti ASEAN dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Lidya Christin Sinaga, menilai KTT merupakan langkah tepat yang bisa dilakukan ASEAN untuk duduk bersama junta militer Myanmar membahas krisis.

“Dalam KTT diharapkan Myanmar menyampaikan secara terbuka apa yang terjadi di negerinya,” kata dia kepada Anadolu Agency.

Lidya mengatakan penyelesaian konflik Myanmar juga harus mengedepankan sentralitas ASEAN.

Jadi meskipun menggandeng negara-negara seperti China dan Rusia dalam menyelesaikan konflik, ASEAN harus menjadi ujung tombak dalam penyelesaian krisis.

“Jangan sampai upaya yang dilakukan ASEAN justru dinegasikan oleh negara-negara mitra ASEAN, kita tahu bagaimana sebenarnya posisi China dan Rusia di dewan keamanan PBB,” kata dia.

Rabu lalu, China tidak menyetujui usulan sanksi yang dibahas dalam rapat tertutup Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) kepada Myanmar.

Dalam sebuah pernyataan, Duta Besar China untuk PBB Zhang Jun yang hadir dalam pertemuan tertutup DK PBB membahas kondisi di Myanmar menentang usulan sanksi itu.

"Tekanan sepihak dan mengusulkan sanksi atau tindakan paksaan lainnya hanya akan memperburuk ketegangan dan konfrontasi dan semakin memperumit situasi, yang sama sekali tidak konstruktif," kata Zhang.

Zhang Jun juga berkata, sebagai tetangga dekat, China sangat mengikuti situasi di Myanmar.

“Kami telah bekerja dengan semua pihak di Myanmar dan secara aktif terlibat dalam pembangunan konsensus Dewan Keamanan,” ucap dia.

Lidya mengatakan Indonesia sudah mengupayakan berbagai cara dalam menyelesaikan krisis Myanmar.

Dari mulai Presiden, Menlu, Panglima TNI, dan Menhan, telah menyerukan keprihatinan mendalam atas apa yang terjadi di Myanmar.

“Saya optimistis dengan bagaimana Indonesia bisa memainkan peran dalam krisis Myanmar. Bukan hanya karena kita dianggap sebagai natural leader di ASEAN, tapi sebelumnya kita pernah berkiprah di krisis Rohingya,” kata Lidya kepada Anadolu Agency.

Pertemuan formal dapat tekan Myanmar

Sementara itu, Wakil Indonesia untuk Komisi HAM Antarpemerintah ASEAN (AICHR), Yuyun Wahyuningrum menilai negara-negara ASEAN harus menggunakan jalur formal dan informal dalam menyelesaikan konflik di Myanmar.

"Ada yang formal, melalui meeting-meeting ASEAN. Ada juga yang informal melalui pendekatan personal, back door diplomacy, lobi di belakang layar," ungkap Yuyun kepada Anadolu Agency, Selasa.

Pertemuan-pertemuan formal, menurut dia, dapat menciptakan peer pressure atas situasi di Myanmar setelah militer melancarkan kudeta.

"Ini semuanya harus digunakan. Yang belum sebetulnya kunci untuk dialog ke security forces. Itu yang penting, bicara dengan security forces, dengan junta, supaya mereka bisa berubah pikiran," kata dia.

Yuyun pun berharap pertemuan KTT ASEAN itu dapat benar-benar terlaksana dan turut dihadiri oleh Myanmar sendiri.

Yuyun pun menekankan pentingnya menghentikan kekerasan dan menghindari jatuhnya korban, yang perlu dipertegas lewat keputusan pasukan militer Myanmar.

Setelah itu, kata dia, bantuan kemanusiaan diharapkan bisa masuk dan dilanjutkan dengan pembebasan tahanan politik.

Baru pada akhirnya, lanjut Yuyun, dialog dapat dilakukan, misalnya antara pasukan junta dengan Komite Mewakili Pyidaungsu Hluttaw (CRPH), yang dibentuk oleh anggota parlemen dari Liga Nasional Aung Suu Kyi untuk Demokrasi (NLD).

"Ketika kita berdialog tapi orang-orang pada dibunuh, itu tidak bisa. Kita tidak bisa terima. Itu politically incorrect,” tutur Yuyun.

Pemerintah Indonesia pada Selasa mengatakan KTT ASEAN terkait Myanmar akan diselenggarakan bulan ini di Jakarta.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia Teuku Faizasyah mengatakan pertemuan yang rencananya akan dihadiri oleh pemimpin negara-negara ASEAN itu masih dalam pembahasan.

"Harapannya [pertemuan] bisa di bulan April," jelas Teuku Faizasyah kepada Anadolu Agency melalui pesan singkat, Selasa.

Sebelumnya, dalam pernyataan bersama Sultan Brunei Darussalam Hassanal Bolkiah dan Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yasin usai melakukan pertemuan menyebutkan Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN terkait Myanmar akan digelar di Jakarta

KTT ASEAN merupakan usulan Presiden Indonesia Joko Widodo menyikapi kondisi banyaknya warga sipil yang tewas akibat kekerasan di Myanmar.


Website Anadolu Agency Memuat Ringkasan Berita-Berita yang Ditawarkan kepada Pelanggan melalui Sistem Penyiaran Berita AA (HAS). Mohon hubungi kami untuk memilih berlangganan.
Topik terkait
Bu haberi paylaşın