Politik, Berita analisis, Nasional, Regional

Ketegangan Laut China Selatan momentum ASEAN tingkatkan keamanan kawasan

Walaupun ASEAN belum memiliki pakta pertahanan, tapi kerja sama keamanan harus dilakukan pada perairan kawasan

Pizaro Gozali İdrus   | 19.10.2019
Ketegangan Laut China Selatan momentum ASEAN tingkatkan keamanan kawasan Menteri Luar Negeri Malaysia Saifuddin Abdullah. (Cem Özdel - Anadolu Agency)

Jakarta Raya

JAKARTA

Menteri Luar Negeri Malaysia Saifuddin Abdullah menegaskan negaranya harus meningkatkan kemampuan Angkatan Laut untuk menghadapi kemungkinan terburuk dalam konflik Laut China Selatan.

Ketegangan antara Amerika Serikat (AS) dan China meningkat dalam beberapa pekan terakhir, terutama setelah kapal destroyer Angkatan Laut AS berlayar dekat kepulauan yang diklaim China bulan lalu.

China menilai aksi itu sebagai tantangan, sedangkan AS menilainya sebagai latihan kebebasan navigasi.

Saifuddin menuturkan Malaysia dapat mengajukan nota protes jika China melanggar wilayahnya, namun Kuala Lumpur kekurangan aset Angkatan Laut sehingga Malaysia tak diuntungkan jika terjadi konflik.

Saifuddin menyampaikan Angkatan Laut Malaysia akan kesulitan menandingi Penjaga Pantai China yang hampir 24 jam hadir di sekitar South Luconia Shoals di sebelah timur Sarawak, Malaysia.

"Kapal Angkatan Laut Malaysia lebih kecil dari kapal penjaga pantai dari China. Kami tidak ingin (konflik) terjadi, tetapi aset kami perlu ditingkatkan, sehingga kami dapat mengelola perairan kami dengan lebih baik jika ada konflik antara kekuatan utama di Laut Cina Selatan," ujar Saifuddin kepada parlemen.

Namun demikian, Saifuddin mengatakan Malaysia akan terus mendorong non-militerisasi Laut China Selatan dan menyerukan pendekatan baru dengan ASEAN.

"Laut China Selatan seharusnya tidak menjadi titik konflik di antara negara-nagara. Kami konsisten pada hal itu di forum internasional seperti ASEAN, di mana kami mengangkat konsep pengendalian diri dan non-militerisasi di Laut China Selatan," kata dia.

ASEAN kian sadar politik keamanan

Analis pertahanan dan militer Connie Rahakundini Bakrie menyampaikan pernyataan Menteri Luar Negeri Malaysia Saifuddin Abdullah menunjukkan meningkatnya kesadaran ASEAN terhadap politik keamanannya.

“Pernyataan Malaysia dikeluarkan oleh Menlu bukan Menhan. Artinya sudah ada kesepahaman bahwa [keamanan] ASEAN harus dikedepankan,” ujar dia kepada Anadolu Agency pada Sabtu.

Connie mengatakan walaupun ASEAN belum memiliki pakta pertahanan, tapi kerja sama keamanan harus dilakukan pada perairan kawasan.

“Malaysia saja mengakui, angkatan lautnya tidak bisa menghadapi Coast Guard China. Bahkan Angkatan Laut Indonesia akan kesulitan menghadapi gempuran Coast Guard China yang besar,” jelas dia.

Menurut perempuan peraih Doktor Ilmu Politik dari UI ini, jika AS dan China berseteru di kawasan, maka cita-cita ASEAN untuk membebaskan Laut China Selatan dari kehadiran militer akan susah.

Connie mengatakan sangat lucu jika ASEAN tak menginginkan kehadiran militer di Laut China Selatan, tapi di saat yang sama ada pengerahan militer oleh asing di sana.

“Jadi pernyataan menlu Malaysia menarik dan mungkin sudah seharusnya negara ASEAN memperkuat political security-nya,” kata dia.

Connie menilai langkah Malaysia ini harus menjadi cermin bagi pemerintah Indonesia dalam periode kedua Presiden Joko Widodo.

Menurut dia, saat dilantik pertama kali pada 2014, Presiden Joko Widodo menyampaikan Indonesia sedang menuju negara poros maritim dunia.

Namun sayangnya, kata Connie, dia tidak melihat Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pertahanan menerjemahkan visi poros maritim dunia dalam bentuk kebijakan.

Padahal, kata dia, visi poros maritim dunia adalah momentum bagi Indonesia untuk memperkuat kemampuan pertahanan, terlebih dengan ketegangan di Laut China Selatan.

“Karena kalau tidak, kita tidak mempunyai reasoning untuk memperkuat aspek pertahanan,” jelas dia.

Dia pun meminta dalam lima tahun ke depan Indonesia harus semakin sadar mengenai politik keamanan di kawasan.

“Indonesia tidak bisa diam saja,” kata dia.

Dia juga mengatakan terjadi kesalahpahaman dalam menafsirkan visi poros maritim dunia.

Menurut dia, poros maritim dunia tidak berarti pemerintah hanya memperkuat Angkatan Laut saja tanpa memperkuat aspek kedirgantaraan.

“Karena tidak ada angkatan laut modern tanpa didampingi angkatan udara,” jelas dia.

Selain kapasitas alat utama sistem pertahanan (alusista), Connie juga meminta pemerintah Indonesia memperkuat kemampuan Network Centric Warfare (NCW) untuk mendukung politik keamanan.

Harus ikut aturan ASEAN

Pengajar Hubungan Internasional Universitas Indonesia Shofwan Al Banna menilai langkah Malaysia bertekad meningkat armada lautnya merupakan tindakan yang sejalan dengan krisis di Laut China Selatan.

Shofwan mengatakan dalam sistem internasional yang kian tak stabil karena ada pergeseran kekuatan dengan bangkitnya China, negara-negara di ASEAN merasa perlu memastikan dirinya tidak dilihat lemah oleh negara lain.

“Tidak ada yang menjamin survival suatu negara kecuali kekuatannya sendiri,” jelas dia kepada Anadolu Agency

Apalagi, kata Shofwan, komitmen dan perhatian AS pada kawasan ini tidak bisa dijamin sepenuhnya.

Menurut Shofwan, AS sebagai Kekuatan yang bisa mengimbangi China di Laut Cina Selatan masih terjebak dalam konflik di Timur Tengah.

“Kasus Kurdi (PKK/PYD/YPG) juga menunjukkan AS tidak selalu dapat diandalkan dalam membela mitranya,” jelas Shofwan.

Shofwan menyampaikan Malaysia punya klaim di sebagian wilayah Laut Cina Selatan. Kalau China semakin tidak terbendung, Malaysia tentu terkena dampaknya.

“Sekarang pun saat kapal-kapal China masuk ke wilayah perairan Malaysia tidak banyak yang bisa dilakukan oleh Malaysia,” jelas dia.

Shofwan tak menampik AS dan China dapat terlibat perang terbuka di Laut China Selatan jika upaya menjalin Komunikasi damai antar negara tidak berjalan efektif.

Shofwan mengatakan langkah Indonesia sudah tepat dalam merespons ketegangan di Laut China Selatan, yakni tidak berpihak pada China maupun Amerika Serikat.

Tapi, kata dia, Indonesia perlu lebih berani mengambil inisiatif untuk memastikan ASEAN tetap menjadi sentral dalam hubungan internasional di kawasan sehingga baik AS maupun China mau mengikuti aturan main dari ASEAN.

Dia menyadari ASEAN belum memiliki aturan main formal soal Laut China Selatan, tapi setidaknya semua negara masih berkomitmen untuk tidak menggunakan kekerasan dalam menentukan klaim.

“Semua juga masih terlibat dalam proses penyusunan Code of Conduct soal Laut China Selatan,” jelas dia.

Iwan Santosa, jurnalis yang menekuni isu di kawasan, mengatakan sekarang banyak negara-negara ASEAN seperti Malaysia dan Vietnam sedang memperkuat kedaulatannya.

Namun Iwan memiliki perspektif lain dalam kasus Malaysia.

Jurnalis Kompas ini mengatakan Malaysia kini sedang menghadapi konflik dalam negeri dengan menguatnya isu rasialisme dan perselisihan dengan oposisi.

Karena itu, Iwan mengaku Malaysia butuh langkah untuk menyatukan masyarakatkan, salah satunya adalah isu Laut China Selatan.

“Malaysia perlu isu yang memperkuat nasionalisme pemerintah,” jelas dia.

Iwan mengatakan penguatan armada laut bukan hal yang baru dilakukan Malaysia. Sebelumnya, kata dia, pemerintah Malaysia telah membeli kapal selam dari Prancis pada 2002. Saat itu Najib Razak masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan.

Duta Besar Indonesia untuk Vietnam Ibnu Hadi mengatakan Vietnam juga kini menjadikan konflik Laut China Selatan sebagai prioritas kebijakan luar negeri negara tersebut.

“Jadi apa pun yang dilakukan untuk meningkatkan alutista-nya, mereka tujukan untuk menghadapi konflik di Laut China Selatan,” terang dia.

Ibnu Hadi mengatakan ketegangan di Laut China Selatan sangat terasa di pemerintah Vietnam.

“Setia pada pidato pemerintah, mereka selalu menyinggung soal Laut China Selatan,” ujar dia.

Website Anadolu Agency Memuat Ringkasan Berita-Berita yang Ditawarkan kepada Pelanggan melalui Sistem Penyiaran Berita AA (HAS). . Mohon hubungi kami untuk memilih berlangganan.