Berita analisis, Nasional

EKSKLUSIF: Mahfud MD, soal Laut Natuna Utara: Kami tidak mau berunding, ini sudah sah milik Indonesia

"Jadi kami tidak ada urusan bilateral untuk urusan Natuna Utara itu. Saya bilang begitu kepada Dubes China dan AS yang barusan ke sini tadi," kata Menkopolhukam

Dandy Koswaraputra,Errıc Permana   | 26.01.2020
EKSKLUSIF: Mahfud MD, soal Laut Natuna Utara: Kami tidak mau berunding, ini sudah sah milik Indonesia Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Indonesia (Menkopolhukam) Mohammad Mahfud MD berbicara dalam wawancara khusus dengan Anadolu Agency di kantor Kemenkopolhukam di Jakarta pada 24 Januari, 2020. (Anton Raharjo - Anadolu Agency)

Jakarta Raya

JAKARTA

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Muhammad Mahfud MD mendapat tugas khusus dari Presiden Joko Widodo untuk menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu, penguatan deradikalisasi, pemberantasan korupsi dan sosialisasi omnibus law pada Kabinet Indonesia Maju ini.

Anadolu Agency mendapat kesempatan mewawancarai mantan Menteri Pertahanan dan ketua Mahkamah Konstitusi ini di sela-sela kesibukan dia menerima sejumlah tamu, termasuk Dubes Amerika pada Jumat, 24 Januari, lalu.

Dalam wawancara khusus tersebut, ahli hukum tata negara itu juga menyampaikan pandangannya tentang sikap Indonesia terkait isu Laut Natuna Utara, yang dia sampaikan langsung kepada Dubes China saat berkunjung ke kantornya baru-baru ini, dan hubungan bilateral dengan Turki. Berikut petikan wawancaranya:

Anadolu Agency (AA): Anda mendapat tugas khusus dari Presiden Jokowi terutama menangani masalah HAM, korupsi dan deradikalisasi, bagaimana Anda menerjemahkan tugas-tugas tersebut ke dalam kerja Menkopolhukam?

Mahfud MD (MMD): Pertama tentu merumuskan kebijakan dulu, sebenarnya apa yang disampaikan Pak Jokowi bentuknya sudah dalam kebijakan.

Selesaikan kasus HAM masa lalu yang masih tersisa kemudian naikkan indeks persepsi penegakkan hukum, perkuat perang melawan korupsi lalu lakukan deradikalisasi untuk menjaga integrasi ideologi dan teritorial. Itu sendiri kan sudah kebijakan.

Oleh sebab itu, karena saya ini Menkopolhukam, maka sebenarnya tugas-tugas yang saya lakukan hanya memperkuat apa yang sebenarnya kementerian teknis harus lakukan.

Misalnya bagaimana sih penyelesaian HAM, saya harus menggenjot Kejaksaan Agung agar membuka lagi berkas-berkas yang masih tertunda sampai saat ini.

Kalau ada kesulitan, kesulitannya di mana. Kesulitannya sekarang tidak ada kesamaan titik pijak dan titik pandang antara Komnas HAM dengan Kejaksaan Agung. Yang satu berpijak pada undang-undang ini, yang satu pada undang-undang yang lain.

Saya cari bagaimana ketemunya undang-undang apa yang harus bisa mereka pakai. Kalau tidak ada undang-undangnya, kita pakai saja undang-undang jalan tengah. Apa itu? Misalnya sementara saya sebut Undang-Undang KKR (Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi).

Nah di UU KKR itu tentu mencari kebenaran fakta, mengurus penyelesaian secara yudisial. Kalau yang tidak bisa diurus penyelesaian yudisial, diselesaikan secara politik. Nah itu, misalnya, untuk HAM.

(AA): Lalu bagaimana dengan tugas pemberantasan korupsi, apakah tugas KPK saat ini sudah sesuai harapan publik?

(MMD): Untuk pemberantasan korupsi, pesan Presiden jelas harus dilakukan perang total terhadap korupsi. Tidak ada toleransi.

Oleh sebab itu, lalu kita sekarang akan membangun kekuatan. KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) itu sebagai lembaga pemberantas korupsi yang sudah kuat, dibanggakan oleh masyarakat, oke kita dukung.

Tapi yang di pemerintah, kejaksaan dan polisi kita angkat. Kalau saya selalu mengatakan, sebenarnya, kalau mau kejaksaan agung dan polisi itu bisa lebih jauh hebat dari KPK. Sumber dayanya lebih banyak, jaringannya kuat, anggarannya jauh lebih banyak dari KPK.

Nah, tinggal sekarang membangun sinergitas perang melawan korupsi jangan hanya menonjolkan kewenangan KPK.

Ada dua lembaga lain yang harus lebih diangkat lagi perannya. Sehingga prestasi itu dibangun secara berimbang dan bersama. Dan itu akan membangun indeks persepsi korupsi kita menjadi lebih baik.

Saya gembira kompas hari ini (24 Januari) ada kenaikan (Indeks Persepsi Korupsi) meskipun hanya dua poin. Itu lumayan, biasanya kan cuma satu. Sekarang dua poin ini tentu prestasi pemerintahan Jokowi tahun terakhir. Periode pertama tentu bukan pemerintahan yang baru karena yang baru sedang berjalan dan akan dinilai nanti.

(AA): Soal deradikalisasi, ukuran apa yang dipakai pemerintah untuk menentukan suatu kelompok atau individu radikal sehingga perlu di-deradikalisasi?

(MMD): Jadi begini permasalahan deradikalisasi. Itu istilah deradikalisasi banyak diprotes oleh masyarakat. Katanya deradikalisasi itu mau memberantas apa?

Radikal itu kan bagus. Kalau dari sudut Islam, Nabi Muhammad itu berhasil membangun Islam melalui sikap radikal. Bung Karno membangun Indonesia itu melalui radikalisme.

Nah, radikalisme, saya katakan, saat Nabi Muhammad membangun Islam pahamnya radikal karena melawan ketidkadilan di mana saat itu pemerintahan sangat otoriter. Bung Karno radikal melawan melawan penjajah.

Kalau kita mau melawan siapa? Wong ini sudah bersama segala sesuatu tidak usah pakai radikal di sini, pakai gradual.

Ada mekanismenya itu gradual. Oke saya katakan radikal baik, tapi radikal ada yang jelek. Nah di dalam hukum kita yang dikatakan radikal itu definisinya yang jelek itu ada di dalam UU Tindak Pidana Pemberantasan Terorisme.

Di situ disebut kata radikal. Radikal apa sih artinya? Radikal adalah satu sikap untuk mengubah sistem dengan cara kekerasan yang tujuannya atau intinya anti NKRI, anti Pancasila, anti pemerintah, dan intoleran. Nah, itu artinya.

Kalau di luar itu, tidak radikal. Oleh sebab itu salah kalau mengatakan pemerintah selalu menuding umat Islam radikal. Tidak ada. Justru pemerintah mengatakan umat Islam itu tidak radikal. Yang radikal oknum-oknumnya, sempalan-sempalan kecil secara ideologis nyeleneh. Itulah yang di-deradikalisasi.

Nah, deradikalisasi itu dilakukan terhadap orang yang secara hukum juga ada istilah terpapar. Terpapar itu siapa sih? Terpapar itu orang yang pikirannya sudah terpengaruh karena dipengaruhi oleh ide-ide radikal. Itu ada di ASN, ada di TNI, ada di sekolah, madrasah, di mana-mana.

Terhadap mereka yang terpapar itu dilakukan deradikalisasi. Deradikalisasi juga dilakukan terhadap teroris yang sudah masuk penjara dan keluar. Itu kan mereka harus dideradikalisasi. Nah, ada sekarang FTF, Foreign Terorist Fighters, itu juga harus di-deradikalisasi.

(AA): Anda pernah mengatakan ada 660 FTF di Suriah dan beberapa negara lain. Apakah sudah ada keputusan mengembalikan mereka, melalui kerja sama dengan masing-masing negara itu?

(MMD): Jumlah 660 itu ada di Suriah, Filipina, Afghanistan, dan Irak. Banyak warga Indonesia yang masuk ke situ.

Nah, apakah sudah kerja sama? Kerja sama khusus di bidang itu belum. Tetapi tim khusus yang dibuat pemerintah, dalam arti bukan satgas bentuk kerja sama antar negara, sudah ke sana baik dari Kemenkopolhukam, BNPT dan lain-lain.

Lebih dari satu tim sudah di sana. Mereka membuat laporan sendiri-sendiri dan isinya sama, ternyata. Artinya cukup validitasnya tentang tempat dan jumlah itu. Ada sekitar 660 FTF.

Menariknya, misalnya, yang di Suriah ada 184 orang. Dari jumlah itu, yang lelaki hanya 33, sisanya perempuan dan anak-anak.

Ada perubahan komposisi orang jadi jihadis. Sekarang merambat ke perempuan anak-anak. Yang menusuk Pak Wiranto itu kan perempuan juga, suami istri lalu ada anaknya ikut. Yang meledakkan gereja di Surabaya keluarga suami istri dan anak-anaknya. Ini juga harus diperhatikan.

Nah, terhadap para jihadis itu Indonesia belum mengambil keputusan seperti halnya negara-negara lain juga belum ada yang mengambil keputusan.

Karena malas juga memulangkan mereka. Alternatifnya tidak melakukan apa-apa. Biarin saja sekarang, atau hanya memulangkan anak-anak yatim, seperti Australia.

Oke pulang tapi yang anak yatim saja. Ada juga yang mengusulkan agar dipulangkan saja semuanya. Tentu negara yang ditempati teroris itu dia tidak mau ada mereka menginap di sana.

Sekarang Indonesia belum memutuskan itu, tapi kami minggu lalu sudah melakukan pertemuan lintas kementerian untuk memilih dua opsi. Satu, dipulangkan karena berdasarkan konstitusi kita tidak boleh seseorang kehilangan kewarganegaraan. Nah, itu konstitusi kita.

Opsi kedua tidak usah pulang karena mereka melanggar hukum dan membahayakan negara. Biarkan saja, dan bisa saja tidak bisa pulang atas nama undang-undang.

Kalau Undang-Undang Dasar mengatakan itu hak sehingga dia boleh pulang, tapi di dalam UUD disebut juga hak itu bisa dikurangi, yang diatur di dalam undang-undang baik alasan ataupun caranya.

Ini masih kita menunjuk Suhardi Alius, kepala BNPT kita, untuk memimpin tim ini sampai April. Nanti akan menghasilkan dua draf tentang FTF dalam kuartal pertama tahun ini.

Opsi satu pulang, yang kedua tidak pulang. Kalau pulang deradikalisasinya bagaimana begitu. Mereka itu belasan bahkan puluhan tahun jadi teroris. Kalau di sini dilakukan deradikalisasi, misalnya, dididik hanya dua bulan lalu dilepas ke masyarakat, masyarakat mengisolasi, mereka bisa kambuh lagi. Bisa merasa terisolasi, mereka kumat lagi sifat atau semangat terornya.

Oleh sebab itu masih dibicarakan karena dilematik secara politik dan hukum.

(AA): Terkait maslah hukum. Dalam merumuskan omnibus law apa kendalanya?

(MMD): Kendalanya pertama istilah ini baru sehingga ada yang berpikir omnibus law itu adalah satu hukum yang baru sama sekali dan orang yang tidak paham mengatakan begitu.

Padahal omnibus law ini menyatukan berbagai hukum yang berbeda menjadi satu payung. Misalnya undang-undang ini kok bertentangan dengan undang-undang itu, lalu diangkat ke sini untuk disamakan. Itulah omnibus law.

Omnibus artinya bis besar yang bisa mengangkut semuanya tidak sendiri-sendiri. Dulu orang ke pasar sendiri, yang naik becak sendiri, dan sekarang ada bus namanya omnibus masuk semua ke situ, sehingga tujuannya sama-sama ke pasar bisnya satu. Itu yang namanya omnibus law. Masyarakat tidak mengerti.

(AA): Tapi kami melihat isu yang berkembang cenderung mengarah ke hal yang sifatnya politis. Bisa Anda jelaskan?

(MMD): Isu politisnya muncul karena, di samping ketidakpahaman seperti itu, kemudian juga ada yang membuat berita hoaks. Omnibus law itu, dikatakan, untuk mempermudah investasi bagi asing. Kalau sudah asing siapa? Negara tertentu untuk memudahkan orang China menguasai ekonomi Indonesia.

Ini tidak ada keterkaitan dengan China karena omnibus law itu berlaku bagi siapa saja. China boleh, Turki boleh, UAE yang sudah berjalan boleh, Arab boleh dengan aturan yang sama.

Bahkan omnibus law untuk orang dalam negeri juga bisa. Misalnya, saya mau investasi aturannya pakai omnibus law biar cepat.

Dulu, orang mau berinvestasi, misalnya, lama sekali karena ada aturannya lain-lain di kementerian lingkungan hidup, misalnya mensyaratkan ada amdal, ada bea cukai, dan ini kementerian pertanahan lain lagi. Lama sekali sampai akhirnya apa sesudah proses perizinan selesai, modal investasinya sudah tidak ada lagi sudah pindah ke tempat lain.

Nah, sekarang kita buka investasi, kamu mau? Perizinan bisa setengah jam, tapi jika kamu mulai lalu kamu melanggar, kita tutup. Lebih baik begitu daripada dihadang dari depan. Itu inti omnibus law begitu.

Jadi omnibus Law ini bukan untuk izin investasi tapi untuk cipta lapangan kerja, dan sekarang dibahas juga omnibus law perpajakan untuk menurunkan tarif pajak agar orang mau investasi di sini. Sebenarnya itu tujuan pemerintah membuat omnibus law.

(AA): Terkait hubungan bilateral dengan Turki, kerja sama apa yang bisa dilakukan dengan Turki oleh kementerian Bapak?

(MMD): Begini Turki itu punya jejak sejarah panjang dengan Indonesia. Bahkan Turki Khilafah Ustmani itu kan dulu punya kerajaan protektorat di sini, dan Yogyakarta bagian dari Turki Ustmani dulu.

Tapi kemudian itu tadi ketika Kemal Pasha mensekularisasi Turki, kemudian putus sendiri tapi jejaknya tetap ada. Pun orang-orang Turki banyak di Indonesia. Kemudian ketika ada Tsunami Aceh itu kan dari Turki termasuk yang agak awal mengirim bantuan dan merehabilitasi Aceh.

Kerja sama dengan Indonesia tentu saja sampai sekarang terus berjalan. Kalau kaitan dengan tank saya kira itu pasti dilanjutkan. Itu sudah lama dan secara teknis nanti Menhan dan TNI yang akan lebih mewujudkan dan melangkah lagi ke depan.

Tapi memang Indonesia itu politik luar negerinya cair. Hubungan luar negerinya cair. Jadi bisa dengan Turki, Korea Selatan, Amerika, Rusia, atau dengan India di bidang pertanian.

Kita terus bekerja sama. Semua yang bisa diajak kerja sama tentu akan diajak. Karena Indonesia menganut bebas aktif, tidak menganut di satu blok tidak hanya di satu negara dan Indonesia selalu netral dalam menyikapi sesuatu yang sifatnya konflik internasional. Indonesia tetap menjadi netral dan menjadi juru bicara damai.

(AA): Lalu apa yang paling prioritas untuk dikuatkan dalam kerja sama antara Indonesia dan Turki ini?

(MMD): Semua bidang. Waktu saya ketua Mahkamah Konstitusi dulu kita punya kunjungan kerja dengan Turki, hakim MK dikirim ke sini dan bilang untuk observasi, sidang MK saya kirim orang juga,

Saya sering ke Turki juga berbicara di forum-forum konstitusi orang Turki juga sering ksini, sama di bidang lain. Kalau saya sih melihat tidak ada yang menonjol di satu bidang, semua bisa berjalan yah yang bisa dikerjakan, tapi yang terpenting hubungan kedua negara ini sangat mulus dan nanti bisa dikembangkan banyak hal.

(AA): Soal isu regional. Masalah pelanggaran yang dilakukan China di Laut Natuna Utara bagaimana kementerian Anda menyikapi?

(MMD): Menarik. Masalah Laut Natuna Utara atau Laut China Selatan itu selain melibatkan banyak negara dan juga memang menjadi perhatian banyak bangsa.

Misalnya kalau negara besar yang punya perhatian itu pertama China, kedua Amerika dan lain-lain. Saya sudah bicara dengan China hingga dua kali, Amerika juga kesini barusan, ada Dubes AS.

Saya katakan satu sikap Indonesia bahwa Laut Natuna Utara atau Laut China Selatan, sesuai dengan UNCLOS milik Indonesia sebagai Zona Ekonomi Eksklusif. Artinya Indonesia yang berhak menentukan secara hukum kegiatan yang ada di situ. Itu hak yang diberikan hukum internasional, UNCLOS tahun 1982.

Oleh sebab itu saya katakan kepada Dubes China dan AS, kami tidak berselisih dengan China. Karena kalau kami anggap berselisih lalu berunding berarti kami mengakui bahwa itu juga milik China.

Kami tidak mau berunding ini sudah sah milik Indonesia. Hak berdaulat untuk Indonesia diberikan secara multilateral oleh hukum internasional. Jadi kami tidak ada urusan bilateral untuk urusan Natuna Utara itu. Saya bilang begitu ke Dubes China dan AS yang barusan kesini tadi.

Jadi kalau Amerika mau membantu di bidang ini sekarang belum diperlukan karena kita tidak punya konflik apa pun. Kita tidak berperang. Kami tidak mau negosiasi juga. Pokoknya kalau China masuk ya kami usir saja karena ini milik kami.

Jadi sikap kita tidak mau negosiasi. Urusan lain kerja sama dengan China kita jalan. Banyak hal kita bisa kerja-sama-kan. Tapi urusan Natuna itu kita tidak ada sedikit pun berpikir untuk mengajak bicara bagaimana baiknya.

Tidak ada baiknya. Baiknya ini punya Indonesia kan begitu. Karena itu hukum. Kami tidak akan negosiasi. Kalau Anda masuk kami usir kan begitu.

Dan perkembangannya cukup positif. Kalau Anda lihat pidatonya atau jumpa persnya jubir Kementerian Luar Negeri China, pada tanggal 3 Januari lalu bilang: setuju atau tidak pihak Indonesia, kami akan masuk ke situ.

Lalu kita berteriak, kalau masuk kita usir. Karena ini hak kedaulatan kami secara multilateral. Kami tidak ada urusan bilateral untuk urusan Natuna ini. Kalau Anda mau berurusan, dengan multilateral saja. Ada mekanismenya internasional.

Pokoknya Anda masuk kami usir. Itu tanggal 3 Januari. Tanggal 6 Januari kemudian mereka berubah: kami dengan Indonesia kerja sama baik urusan Natuna karena isu ini merupakan urusan kecil. Nanti bisa didialogkan, kata mereka. Padahal semula bilang tidak peduli.

Nah itu artinya apa? Karena kita punya sikap tegas tidak ada negosiasi dan tawar menawar untuk urusan kedaulatan dan hak kedaulatan yang diberikan hukum internasional itu.

Website Anadolu Agency Memuat Ringkasan Berita-Berita yang Ditawarkan kepada Pelanggan melalui Sistem Penyiaran Berita AA (HAS). Mohon hubungi kami untuk memilih berlangganan.
Topik terkait
Bu haberi paylaşın