Dunia, Berita analisis

ANALISIS - Masalah Rohingya: Krisis yang dimainkan oleh aktor-aktor global

Muslim Rohingya belum menemukan teman untuk menjamin mereka kembali dengan selamat ke Myanmar setelah genosida dan eksodus ke Bangladesh

Dandy Koswaraputra   | 28.08.2019
ANALISIS - Masalah Rohingya: Krisis yang dimainkan oleh aktor-aktor global Keluarga Rohingya berada di tempat penampungan darurat di perbatasan Bangladesh-Myanmar dan memasuki tanah tak bertuan di daerah Gumdum di Cox's Bazar, Bangladesh pada 30 Agustus 2017. (Zakir Hossain Chowdhury - Anadolu Agency)

Jakarta Raya

Khawaza Main Uddin

-Penulis, seorang jurnalis yang berbasis di ibu kota Bangladesh, Dhaka, adalah pemenang UN MDG Award, DAJA Award, dan WFP Award. Dia memiliki gelar master dalam bidang jurnalisme dan hubungan internasional.

DHAKA, Bangladesh

Repatriasi Rohingya tidak mungkin segera terjadi tanpa adanya koalisi internasional untuk menciptakan kondisi yang kondusif di Myanmar.

Dua tahun setelah krisis, warga negara Myanmar, yang diberikan perlindungan di kamp-kamp di Cox's Bazar, Bangladesh, telah menyatakan keengganan untuk pulang, dengan alasan masalah keamanan.

Para pemain internasional, terutama organisasi non-pemerintah, keberatan dengan apa yang disebut sebagai gerakan yang didukung China untuk memulangkan 235 keluarga pada 22 Agustus, mengingat ketakutan dan ketidakpercayaan di antara para pengungsi.

Rohingya menuntut pengakuan sebagai warga negara Myanmar, keselamatan hidup mereka, dan kepemilikan properti mereka.

Dhaka sedang bekerja dengan badan pengungsi PBB, UNHCR, untuk memulai repatriasi dan telah mengirimkan 55.000 nama warga kepada otoritas Myanmar.

Lebih dari 730.000 orang Rohingya melarikan diri ke Bangladesh di tengah pembunuhan, pemerkosaan, dan pembakaran dimulai pada 25 Agustus 2017, ketika penumpasan militer dimulai di negara bagian Rakhine Myanmar.

Secara keseluruhan, 1,1 juta pengungsi Rohingya tinggal di sudut tenggara Bangladesh.

M Shahiduzzaman, seorang profesor hubungan internasional di Universitas Dhaka, menjelaskan bahwa kelemahan utama negosiasi Bangladesh dengan Myanmar adalah bahwa tidak ada prasyarat untuk mendemiliterisasi negara Rakhine sebelum kembalinya orang-orang Rohingya.

"Sebuah celah besar dan lubang menganga dibiarkan seolah-olah Rohingya siap untuk kembali ke api begitu Myanmar mengizinkan mereka kembali," kata analis itu kepada penulis ini.

Dalam sebuah pernyataan, Human Rights Watch, yang bermarkas di New York, meminta kedua pemerintah untuk menunda rencana memulangkan warga Rohingya sampai situasinya aman, dengan sukarela, dan bermartabat.

Sebagian besar dari 200 organisasi besar yang terlibat dalam operasi bantuan di kamp-kamp Rohingya menentang repatriasi mereka jika mereka menolak pergi.

Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR) di Cox's Bazar disalahkan karena mempersulit situasi.

"Sekarang menjadi lebih sulit untuk mengirim kembali Rohingya karena para penerima manfaat ini yang mengumpulkan dana untuk menunjukkan foto-foto pengungsi," kata sebuah surat kabar Bangla mengutip Tushar Kona Khan, seorang mantan pejabat pemerintah yang menangani masalah Rohingya pada 1990-an.

Setelah Bangladesh memberi perlindungan kepada Rohingya yang mengungsi dan trauma oleh kekejaman Myanmar, komunitas internasional mengakui tanggung jawab kolektif untuk mendukung mereka dengan bantuan.

Namun, China dan Rusia menggagalkan tindakan Dewan Keamanan PBB yang mendorong Myanmar untuk mengatasi masalah tersebut.

India telah menghentikan masuknya atau mendeportasi beberapa orang Rohingya.

Myanmar tidak mengakui warga Rohingya sebagai warganya, dan pemerintah Bangladesh tidak menyebut mereka pengungsi.

Badan-badan pembangunan menggunakan istilah "orang terlantar dari Myanmar" untuk mengambil jalan tengah untuk mengidentifikasi kelompok etnis ini.

Myanmar, yang berada di persimpangan strategis antara Asia Selatan dan Tenggara, dianggap sebagai negara dengan potensi ekonomi yang melimpah dengan mineral dan kayu serta potensi untuk pariwisata.

Sementara China telah menjadi pemain paling berpengaruh dalam perekonomian Myanmar. India juga telah melakukan proyek besar, Proyek Transportasi Multi-Modal Kaladan, di Rakhine, di mana Jepang juga ingin berinvestasi.

Amerika Serikat, menurut Shahiduzzaman, cenderung mengangkat isu genosida atau pembersihan ras, yang menunjukkan keinginan Barat, bukan pihak yang turut berupaya memulangkan para pengungsi Rohingya.

Beijing, sekarang dalam perang dagang dengan Washington menyusul pertempuran di Laut China Selatan, tidak memiliki alasan untuk mendukung langkah-langkah Amerika ke dalam lingkup pengaruh China.

Sekutu utama militer Myanmar adalah teman terdekat Amerika, Israel, yang sering dikritik oleh sebagian besar anggota Organisasi Kerjasama Islam (OKI) karena pendudukannya atas tanah Palestina dan Arab.

Dua faktor umum - ketamakan untuk mengusai sumber daya serta keuntungan bisnis dan Islamophobia - mungkin telah membentuk cara pandang negara-negara adidaya terhadap Rohingya, dan oleh karena identitas agamanya mungkin juga telah membuat negara-negara mayoritas Muslim terlalu berhati-hati saat bereaksi terhadap di Myamnar.

"Beberapa didorong oleh kepentingan ekonomi, dan isu Rohingya mungkin telah menarik simpati warga Muslim," kata Altaf Parvez, seorang penulis yang telah banyak meneliti Myanmar dan krisis etnis di wilayah tersebut.

Namun, dia menyebutkan bahwa China mungkin telah membuat kesepakatan untuk repatriasi parsial, sementara India hanya melakukan argumentasi diplomatis untuk menjaga hubungan dengan Bangladesh.

Desember lalu, setahun setelah penumpasan yang dilaporkan menewaskan 10.000 warga Rohingya, pasukan keamanan Myanmar dilaporkan membangun ratusan rumah baru di desa Rohingya untuk menampung umat Buddha dari luar Rakhine.

Untuk kejahatan serupa yang menewaskan 8.000 pria dan anak lelaki selama pengepungan di Srebrenica pada tahun 1995, mantan Jenderal Serbia Bosnia Ratko Mladic dijatuhi hukuman seumur hidup oleh pengadilan Den Haag.

Altaf Parvez tidak melihat kemungkinan repatriasi Rohingya dalam waktu dekat karena "kenyataan mendasar" setelah pecahnya perang antara pasukan Myanmar dan pemberontak Angkatan Darat Rakhine.

"Kemana pihak berwenang akan membawa mereka [Rohingya]saat perang terjadi di sana?" dia menambahkan.

Ketika PBB memiliki misi perdamaian di 14 tempat yang bermasalah, lima anggota Dewan Keamanan permanen masih gagal untuk mengambil tindakan serupa guna mengatasi nasib buruk Rohingya, yang sebagian besar tinggal di Kutupalong – kamp pengungsi terbesar di dunia.

Juga tidak ada tanda-tanda bahwa anggota Majelis Umum PBB akan bersatu untuk perdamaian bagi Rohingya.

* Opini yang dikemukakan dalam artikel ini adalah pendapat pribadi penulis dan tidak mencerminkan kebijakan editorial Anadolu Agency.

Website Anadolu Agency Memuat Ringkasan Berita-Berita yang Ditawarkan kepada Pelanggan melalui Sistem Penyiaran Berita AA (HAS). . Mohon hubungi kami untuk memilih berlangganan.
Topik terkait
Bu haberi paylaşın