Berita analisis

ANALISIS - Apakah Biden ikuti langkah Trump soal Iran?

- Ketegangan Iran-AS kembali mencapai puncaknya setelah Biden resmi melakukan serangan militer di Suriah pekan in

Rhany Chairunissa Rufinaldo   | 04.03.2021
ANALISIS - Apakah Biden ikuti langkah Trump soal Iran? Presiden AS Joe Biden. ( Tayfun Coşkun - Anadolu Agency )

İran

Syed Zafar Mehdi

TEHERAN

Kurang dari enam minggu masa jabatannya, Presiden Amerika Serikat Joe Biden tampaknya telah merangkul pendekatan ke Iran dan Timur Tengah yang sangat berbeda dari yang ditawarkan dalam pidato kampanyenya.

Dari menunda untuk bergabung kembali dengan kesepakatan nuklir 2015 dengan Iran, hingga memerintahkan serangan terhadap milisi yang didukung Iran di Suriah, pemerintahan Biden telah mengacak-acak sejumlah masalah di Teheran.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Saeed Khatibzadeh membuat mengumumkan keresahan negaranya pada Senin, mengatakan bahwa sejumlah langkah Biden "lebih buruk" daripada pendahulunya Donald Trump, yang pada 2018 meluncurkan “kampanye tekanan maksimum” terhadap Teheran.

“Hingga saat ini, kebijakan keamanan Biden mengenai Timur Tengah, dibandingkan dengan kebijakan Trump, lebih ditentukan oleh kontinuitas daripada perubahan,” kata Ali Ahmadi, seorang analis kebijakan luar negeri yang fokus pada hubungan Iran-AS, kepada Anadolu Agency.

Ahmadi mengatakan keengganan Biden untuk bergabung kembali dengan pakta nuklir 2015 sebagai pendahulu untuk meredakan ketegangan telah membuat para pejabat Iran sangat curiga dan menyiratkan bahwa ada perhitungan strategis Biden yang tidak jujur.


- Kebijakan Trump

Kelanjutan kebijakan Trump tentang Iran oleh Biden sejauh ini tidak berjalan baik dengan Teheran, yang mengharapkan pendekatan yang berbeda dari pemerintahan AS yang baru.

Serangan AS yang dilakukan pada Jumat dini hari di wilayah perbatasan Suriah-Irak menewaskan satu pejuang milisi dan melukai sejumlah anggota pasukan lainnya.

Iran mengutuk serangan itu, menyebutnya sebagai "agresi ilegal" dan memperingatkan bahwa hal itu dapat memperburuk konflik militer dan semakin mengguncang kawasan itu.

Abas Aslani, seorang jurnalis dan analis kebijakan, mengatakan serangan itu menunjukkan bahwa kebijakan pemerintahan Biden tidak jauh berbeda dengan Trump.

"Pemerintahan Biden tampaknya lebih condong ke arah kehadiran Amerika di kawasan itu," kata Aslani kepada Anadolu Agency.

Menurut dia, serangan dan kecenderungan untuk mempertahankan kehadiran militer di beberapa bagian kawasan dapat memicu ketegangan dan mengurangi kemungkinan de-eskalasi.

Direktur Riset Ilmiah dan Pusat Kajian Strategis Timur Tengah Javad Heirannia mengatakan serangan itu bertujuan untuk menunjukkan bahwa AS akan bertindak keras untuk melindungi kepentingannya di kawasan.

"Biden ingin menunjukkan bahwa sementara dia berusaha menyelesaikan masalah nuklir Iran melalui diplomasi, dia juga akan bereaksi keras terhadap setiap perilaku Iran di kawasan yang mengancam kepentingan AS," ujar Heirannia, merujuk pada serangkaian serangan terhadap pasukan AS di Irak.

Serangan meningkat sejak pembunuhan komandan militer tertinggi Iran Qasem Soleimani dalam serangan udara AS pada Januari tahun lalu. Para pejabat AS menyalahkan serangan-serangan itu pada kelompok sekutu Iran di Irak.


- Aktivitas regional

Heirannia mengatakan masalah nuklir Iran terkait dengan masalah regionalnya, karena Teheran menolak seruan untuk menghubungkan kebangkitan tahun 2015 dengan program misilnya.

“Jalan keluar dari situasi ini adalah bahwa sambil fokus pada penyelesaian masalah nuklir, masalah regional juga harus diselesaikan dalam kerangka dialog regional,” ungkap dia, seraya menegaskan bahwa Iran tidak mungkin bernegosiasi jika merasa keseimbangan kekuatan akan merugikannya.

Pemerintah Iran, meskipun terbuka untuk melakukan pembicaraan dengan Barat tentang program nuklirnya, dengan tegas mengesampingkan setiap negosiasi tentang program misil dan kegiatan regionalnya.

Di sisi lain, pemerintahan AS yang baru menemukan dirinya dalam kebingungan dengan tekanan dari sekutu regional utamanya, termasuk Israel dan Arab Saudi, untuk menahan pengaruh Iran di wilayah tersebut.


- Kenaifan politik

Sejumlah pihak berpandangan bahwa Biden tidak akan mengikuti kebijakan pendahulunya soal Iran, garis pemikiran yang mereka sebut "kenaifan politik".

"Serangan militer AS baru-baru ini di Suriah harus dianalisis dengan latar belakang serangan rudal di Erbil dan dalam kerangka kebijakan baru Timur Tengah Biden," kata Sadrodin Moosavi, seorang jurnalis dan analis senior, kepada Anadolu Agency.

Dia mengatakan presiden AS yang baru diharapkan untuk memperkenalkan "kebijakan luar negeri Timur Tengah baru" di mana Washington akan menahan ambisi [Putra Mahkota Saudi] Mohammad Bin Salman dan secara bersamaan menciptakan keseimbangan antara Iran dan Arab Saudi.

“Faktanya, baik Iran maupun AS tertarik untuk menghidupkan kembali kesepakatan nuklir, tetapi kedua belah pihak bergerak maju dengan hati-hati untuk mengambil lebih banyak tetapi memberi lebih sedikit dalam proses memberi dan menerima,” kata Moosavi.

Yang tampaknya memperumit masalah lebih lanjut adalah tindakan Iran baru-baru ini untuk menghentikan implementasi protokol tambahan ke Perjanjian Non-Proliferasi (NPT), yang membatasi akses pengawas nuklir PBB ke situs nuklir Iran.

AS dilaporkan mendorong resolusi anti-Iran pada pertemuan gubernur Badan Energi Atom Internasional (IAEA) di Wina minggu ini, yang telah memicu reaksi keras dari Teheran.

Menteri Luar Negeri Javad Zarif pada Senin memperingatkan Washington dan sekutunya di Eropa agar tidak mengadopsi resolusi tersebut, mengatakan bahwa Iran telah memberikan penjelasan yang diperlukan tentang tindakan yang diambil baru-baru ini kepada pengawas PBB.

"Kami berharap alasan itu akan berlaku, dan jika itu tidak terjadi, kami punya solusi," kata Zarif, tanpa menyebutkan kemungkinan tanggapan Iran.

Website Anadolu Agency Memuat Ringkasan Berita-Berita yang Ditawarkan kepada Pelanggan melalui Sistem Penyiaran Berita AA (HAS). Mohon hubungi kami untuk memilih berlangganan.
Topik terkait
Bu haberi paylaşın