Berita analisis

ANALISIS – Apa yang dicari Israel dari krisis politik Sudan?

Perwakilan AS untuk PBB Linda Thomas Greenfield meminta Israel untuk campur tangan menyelesaikan krisis di Sudan

123   | 30.01.2022
ANALISIS – Apa yang dicari Israel dari krisis politik Sudan? Ilustrasi: Demonstran anti militer di Sudan. (Foto file - Anadolu Agency)

KHARTOUM, Sudan

Banyak orang di dunia Arab bingung melihat Sudan bergabung dengan tiga negara Arab lainnya untuk melakukan normalisasi hubungannya dengan Israel pada 2020.

Selama beberapa dekade, Sudan telah mempertahankan posisi anti-Israel yang kukuh dan tanpa henti mendukung perjuangan Palestina.

Pada tanggal 29 Agustus 1967, Sudan menjadi tuan rumah KTT Liga Arab setelah perang Enam Hari, di mana Israel menduduki Tepi Barat, Jalur Gaza, Semenanjung Sinai Mesir dan Dataran Tinggi Golan Suriah.

KTT mengadopsi Resolusi Khartoum yang terkenal juga dikenal sebagai "Tiga Penolakan: Tidak ada perdamaian dengan Israel, tidak ada pengakuan Israel, tidak ada negosiasi dengannya."

Sejak kemerdekaan Sudan pada 1956, tidak ada hubungan bilateral yang terjalin antara Tel Aviv dan Khartoum. Bahkan, Sudan mengirim tentara untuk bergabung dengan pasukan Arab untuk melawan Israel.

Namun, peristiwa telah berubah secara dramatis dalam beberapa tahun terakhir. Musuh bebuyutan sebelumnya sekarang siap untuk memainkan peran mediator kurang dari dua tahun sejak perjanjian normalisasi.

Berita tentang delegasi Israel yang mengunjungi Khartoum telah menjadi pengetahuan publik sementara Washington telah mencari dukungan Tel Aviv dalam meyakinkan militer Sudan untuk kembali ke fase transisi yang dipimpin sipil.

Pekan lalu, Perusahaan Penyiaran Israel resmi melaporkan bahwa delegasi Israel tiba di Khartoum setelah beranjak dari kota Sharm el-Sheikh, Mesir.

Tidak ada rincian lebih lanjut yang diberikan oleh media Israel, sementara otoritas Sudan tidak mengomentari laporan tersebut.

-Tujuan Israel atas krisis Sudan

Pengamat percaya bahwa Tel Aviv ingin melihat krisis Sudan diselesaikan untuk mencapai beberapa tujuan, termasuk mengkonsolidasikan normalisasi hubungan antara kedua negara.

Kunjungan pekan lalu terjadi di tengah krisis politik parah di Sudan yang melanda negara itu sejak 25 Oktober 2021, ketika militer membubarkan pemerintah transisi Perdana Menteri Abdalla Hamdok dan mengumumkan keadaan darurat.

Sebelum kudeta militer, Sudan dikelola oleh dewan berdaulat pejabat militer dan sipil yang bertugas mengawasi masa transisi hingga pemilihan umum pada 2023.

Hamdok dibebaskan pada 21 November setelah membuat kesepakatan dengan militer, tetapi pengunjuk rasa mengecam kesepakatan itu, bersikeras pada penghapusan pengaruh militer dalam koalisi pemerintahan transisi. Dia mengundurkan diri pada 2 Januari, dengan alasan kebuntuan politik.

Patut dicatat bahwa dewan militer Sudan adalah pelopor proses normalisasi dengan Israel selama pertemuan rahasia di Uganda antara panglima militer Abdel Fattah al-Burhan dan mantan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada 3 Februari 2020.

Pada Oktober tahun lalu, media Israel memperingatkan bahwa kudeta militer akan menggagalkan akses Sudan ke perjanjian normalisasi yang disponsori AS, yang dikenal sebagai Abraham Accords di mana penyiar publik Israel KAN News melaporkan bahwa Israel terlibat dalam “beberapa konsultasi” terkait Sudan.

Pada 23 November, mantan Menteri Luar Negeri Sudan Maryam al-Mahdi menuduh Israel dan Mesir "mendukung" "kudeta militer" di Sudan.

-Mediasi oleh Israel

Jurnalis dan analis politik Taher Sati percaya bahwa kunjungan delegasi Israel ke Khartoum datang untuk "menawarkan mediasi Tel Aviv dalam menyelesaikan krisis Sudan."

Sati mengatakan kepada Anadolu Agency bahwa kunjungan delegasi Israel terbaru ke ibu kota Sudan berbeda dari kunjungan sebelumnya.

“Kunjungan ini lebih politis daripada soal masalah keamanan, dan datang untuk menengahi untuk menyelesaikan krisis politik,” ujar dia.

Sati, yang dekat dengan pejabat tinggi pemerintah Sudan, mengungkapkan bahwa delegasi Israel berdiskusi dengan Washington untuk mencari cara menyelesaikan krisis, untuk mencapai kepentingannya dalam normalisasi dengan Sudan.

"Pejabat AS bertemu dengan partai politik di Sudan dan organisasi masyarakat sipil, dan tentu saja, itu berhubungan dengan Tel Aviv tentang krisis," ujar dia.

Pada 17 November, media Israel melaporkan bahwa perwakilan Washington untuk PBB, Linda Thomas Greenfield, meminta Menteri Pertahanan Israel Benny Gantz untuk "campur tangan" dalam krisis Sudan untuk kembali ke "fase transisi yang dipimpin pejabat sipil."

Sati percaya bahwa keinginan Israel untuk mempercepat normalisasi akan memiliki “dampak positif” di Sudan.

Khartoum akan mendapatkan "keamanan dan keuntungan ekonomi dari Tel Aviv, melalui penyelesaian normalisasi dan perdamaian," kata Sati.

"Sudan perlu mencapai kepentingannya dengan semua negara di dunia, termasuk Israel."

-Tekanan dari AS

Pada Kamis, Dewan Kedaulatan Sudan mengatakan dalam sebuah pernyataan setelah pembicaraan di Khartoum antara al-Burhan dan Asisten Menteri Luar Negeri AS untuk Urusan Afrika Molly Phee dan David Satterfield, perwakilan khusus AS untuk wilayah Tanduk Afrika, bahwa mereka menyetujui empat poin untuk menyelesaikan krisis politik negara Tanduk Afrika itu.

Empat poin tersebut termasuk dimulainya dialog inklusif antara semua partai politik Sudan untuk mencapai konsensus nasional untuk menyelesaikan krisis, pembentukan pemerintahan yang dipimpin sipil, amandemen konstitusi transisi, dan pelaksanaan pemilihan umum yang bebas dan adil pada akhir masa transisi.

Kedutaan Besar AS di Sudan mengatakan kedua diplomat itu memperingatkan bahwa Washington tidak akan melanjutkan bantuan kecuali pemerintah Sudan “mengakhiri kekerasan dan memulihkan pemerintah yang dipimpin sipil yang mencerminkan kehendak rakyat Sudan.”

Sudan menandatangani kesepakatan normalisasi dengan Israel yang disponsori AS pada 2020 bersama dengan Uni Emirat Arab (UEA), Bahrain, dan Maroko.

Kesepakatan normalisasi telah menarik kecaman luas dari Palestina, yang mengatakan kesepakatan mengabaikan hak-hak mereka dan tidak akan melayani perjuangan pembebasan Palestina.

Website Anadolu Agency Memuat Ringkasan Berita-Berita yang Ditawarkan kepada Pelanggan melalui Sistem Penyiaran Berita AA (HAS). Mohon hubungi kami untuk memilih berlangganan.
Topik terkait
Bu haberi paylaşın